Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
APA alasan mendasar Presiden membentuk komite ini?
Penandatanganan Perpres Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari kebijakan manajemen krisis yang membutuhkan kecepatan dan sinergi di antara berbagai pihak.
Dengan dibentuknya komite, gugus tugas diganti menjadi satgas. Apakah gugus tugas saja tidak cukup untuk menangani wabah yang dimensinya lintas sektor?
Komite ini membawahkan dua satuan tugas, yaitu Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Monardo.
Presiden menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kepercayaan besar ini diharapkan dapat membuat perencanaan dan eksekusi program pemerintah semakin cepat, tepat, terukur, dan terkoordinasi secara efektif dan efisien.
Apakah Presiden menilai penanganan covid-19 sejauh ini dari segi kecepatan dan koordinasi belum optimal?
Penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh pihak yang terintegrasi antara satu dan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah. Presiden meminta semua jajarannya bekerja tidak linier dan meminta ada terobosan baru yang bisa dirasakan masyarakat, serta terobosan itu betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan covid-19.
Apakah komite ini menjadi solusi persoalan koordinasi lintas sektor?
Rencana dan eksekusi program pemerintah dibutuhkan agar pemulihan dan transformasi ekonomi nasional serta penanganan covid-19 bisa berjalan secara beriringan dengan koordinasi yang maksimal.
Komite diisi lebih banyak menteri atau pejabat bidang ekonomi. Sebagian kalangan menilai ada kesan fokus pemulihan ekonomi di atas persoalan kesehatan. Benarkah begitu?
Hadirnya satuan tugas diharapkan dapat membawa pemulihan kesehatan dan ekonomi semakin selaras dan membuat bangsa kita dapat mengatasi secara cepat dan tepat dampak dari pandemi covid-19. Presiden Jokowi bertindak sesuai dengan mukadimah konstitusi UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Presiden menegaskan gotong royong kemanusiaan seluruh pihak ialah kunci penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup seluruh rakyat Indonesia. (Dhk/P-2)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved