Selasa 04 Agustus 2020, 05:45 WIB

Kesehatan dan Ekonomi Beriringan

Dhk/P-2 | Politik dan Hukum
Kesehatan dan Ekonomi Beriringan

MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman

 

APA alasan mendasar Presiden membentuk komite ini?

Penandatanganan Perpres Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari kebijakan manajemen krisis yang membutuhkan kecepatan dan sinergi di antara berbagai pihak.

Dengan dibentuknya komite, gugus tugas diganti menjadi satgas. Apakah gugus tugas saja tidak cukup untuk menangani wabah yang dimensinya lintas sektor?

Komite ini membawahkan dua satuan tugas, yaitu Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Monardo.

Presiden menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kepercayaan besar ini diharapkan dapat membuat perencanaan dan eksekusi program pemerintah semakin cepat, tepat, terukur, dan terkoordinasi secara efektif dan efisien.

Apakah Presiden menilai penanganan covid-19 sejauh ini dari segi kecepatan dan koordinasi belum optimal?

Penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh pihak yang terintegrasi antara satu dan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah. Presiden meminta semua jajarannya bekerja tidak linier dan meminta ada terobosan baru yang bisa dirasakan masyarakat, serta terobosan itu betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan covid-19.

Apakah komite ini menjadi solusi persoalan koordinasi lintas sektor?

Rencana dan eksekusi program pemerintah dibutuhkan agar pemulihan dan transformasi ekonomi nasional serta penanganan covid-19 bisa berjalan secara beriringan dengan koordinasi yang maksimal.

Komite diisi lebih banyak menteri atau pejabat bidang ekonomi. Sebagian kalangan menilai ada kesan fokus pemulihan ekonomi di atas persoalan kesehatan. Benarkah begitu?

Hadirnya satuan tugas diharapkan dapat membawa pemulihan kesehatan dan ekonomi semakin selaras dan membuat bangsa kita dapat mengatasi secara cepat dan tepat dampak dari pandemi covid-19. Presiden Jokowi bertindak sesuai dengan mukadimah konstitusi UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Presiden menegaskan gotong royong kemanusiaan seluruh pihak ialah kunci penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup seluruh rakyat Indonesia. (Dhk/P-2)

Baca Juga

Antara

DPR Sebut KPK tidak Bisa Asal Pecat Pegawai

👤Putra Ananda 🕔Jumat 14 Mei 2021, 17:14 WIB
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, untuk memperjelas status 75 pegawai yang gagal tes...
MI/Apul Iskandar

Sebabkan Banjir, Anggota DPR RI Minta Illegal Logging Diberantas

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 14 Mei 2021, 16:29 WIB
Ia mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk segera turun langsung memberantas illegal...
AFP

DPR Dorong Pemerintah Terjunkan Pasukan Perdamaian ke Palestina

👤Putra Ananda 🕔Jumat 14 Mei 2021, 16:11 WIB
Sukamta berharap pemerintah RI untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB menerjunkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya