Indriyanto Apresiasi Perma soal Terdakwa Korupsi

PAKAR Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini guna mengantisipasi disparitas pemidanaan oleh hakim.

"Perma No.1/2020 wajar saja kalau diapresiasi dan disikapi secara positif. Perma ini tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tupoksi dan wewenang yudisial peradilan," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (2/8).

Menurut eks Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK ini, Perma ini merupakan salah satu cara preventif MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Tujuan mendasarnya agar tidak terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya penerapan yang disangkakan Pasal 2 dan 3.

"Terdakwa yang dijerat Pasal 2 atau 3 UU Tipikor dalam praktiknya seringkali terjadi variasi pemidanaan berlainan terhadap kasus sejenis," ujarnya.

Mengenai persyaratan kerugian negara lebih dari Rp100 miliar dengan ancaman pidana seumur hidup memang ancaman ini disyaratkan lainnya, yaitu adanya tingkat tinggi, sedang dan rendah. Itu meliputi tingkat kesalahan pelaku, tingkat dampak perbuatan pelaku dan tingkat keuntungan.

"Intinya, menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi yang dalam praktiknya sering menimbulkan pertanyaan publik terhadap tiada prinsip keadilan pemidanaan," pungkasnya. (A-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani