Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
TERDAPAT dua daerah yang pencairan dana untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) berada di bawah 40% yakni Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta direktorat jenderal terkait memeriksa dan mencari tahu alasan rendahnya pencairan dana pilkada di dua daerah tersebut.
"Yang dua ini masih di bawah 40%. Saya minta ke Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal, kejar itu," ujar Tito seusai menyerahkan sapi sebagai kurban saat perayaan Hari Raya Iduladha di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (31/7).
Baca juga: Pilkada Ajang Adu Tangani Covid-19
Disampaikan Tito, pencairan dana pilkada sebagian besar mencapai 100% dan sudah ditransfer ke rekening Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mohammad Ardian menjelaskan dua pemerintah daerah (pemda) tersebut perlu mendapat karena dana pencairan dana pilkada sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) masing-masing Kabupaten Halmahera Utara 39.43% dan Kabupaten Halmahera Barat 34.99%. (OL-1)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved