Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR-RI, Muhammad Rapsel Ali mengusulkan kepada pemerintah untuk membayarkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam bentuk emas. Menurutnya, ini bisa jadi program nasional.
Legislator dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menegaskan, pembayaran gaji dengan menggunakan emas ini bisa kerja sama dengan PT Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan milik pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui, Pegadaian fokus bisnisnya pada awalnya adalah gadai emas.
Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu mengatakan, pembayaran gaji PNS dengan emas ini cukup 30%.
“Saya mengharap kepada pemerintah agar dalam membayarkan gaji PNS itu gajinya 30 persennya itu dalam bentuk emas melalui Pegadaian. Bisa dalam bentuk tabungan emas pegadaian,” jelas Rapsel di sela penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pegadaian, Pemkab Takalar, dan Universitas Fajar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (27/OL-09).
Selain PNS, terobosan ini, menurut anggota dewan dari pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut juga bisa diterapkan di lembaga lain. Termasuk kepada pegawai-pegawai dalam lingkup Kementerian BUMN.
“Begitu juga dengan Kementerian BUMN bisa seperti itu, membayar gaji pegawainya melalui pembayaran emas 30%. Jadi, ini merupakan program nasional,” ujar menantu Wakil Presiden RI, Makruf Amin tersebut.
Mantan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulawei Selatan, Ketua Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (Ardin) Sulawesi Selatan itu menegaskan, ada banyak keuntungan dari pembayaran gaji dengan menggunakan emas. Yang pertama adalah untuk investasi PNS atau pegawai lainnya.
Menurut Rapsel, investasi emas sejak dulu menjadi yang paling populer di Indonesia. Dan ketika gaji dibayar dengan emas, secara tidak langsung masyarakat akan berinvestasi. Itu kata dia bisa menjadi dana darurat sebab harga emas cenderung stabil dan bahkan terus naik.
“Nilai emas cenderung stabil dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Menyimpan emas juga jelas sangat berguna saat kondisi tidak pasti bahkan untuk jangka panjang, emas bisa menjadi dana darurat. Pergerakan harga emas juga bisa dipantau kapan saja dan risikonya minim,” jelasnya.(RO/OL-09)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved