Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dengan menaikkan isu penanganan covid-19 pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 maka dapat mengantisipasi isu-isu yang berpotensi memicu konflik, seperti kesukuan, agama, ras dan lainnya.
"Kita tahu kadang-kadang terjadi konflik. Sekarang saya cuma sarankan satu, kita naikkan isu. Isu sentralnya adalah peran kepala daerah dalam penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya," kata Tito Karnavian saat Rapat Persiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8/7).
Tito Karnavian juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas meredam potensi konflik bersama dengan jajarannya, termasuk TNI-Polri dan kepala daerah yang akan menggelar pilkada.
"Naikkan itu menjadi isu sentral. Naikkan oleh ,(pemerintah) provinsi, naikkan oleh jajaran TNI-Polri, jajaran BIN, jajaran tokoh-tokoh masyarakat, jajaran media semua naikkan civil society isinya adalah penanganan covid-19. Ini akan menjadi kontestasi yang sehat adu gagasan," ungkap Tito Karnavian.
Selain itu, menurut Tito Karnavian, dengan adanya isu penanganan covid-19 saat Pilkada serentak juga dapat mengefektifkan penangan pandemi tersebut, khususnya di daerah yang menyelenggarakan pilkada.
"Makanya (isu penanganan covid-19) ini menjadi senjata bagi gubernur juga kesempatan bagi pak gubernur untuk supaya mengefektifkan teman-teman yang bertanding (kontestasi Pilkada) ini serius menangani covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ungkapnya.
Baca juga : NasDem Ajak Parlemen Asia Kolektif Perangi Covid-19
Selain itu, menurut dia, isu penanganan covid-19 sangat tepat digunakan bagi para calon kepala daerah untuk menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya membagikan kaos, para calon bisa juga diberikan masker berlogo, bertuliskan nomor urut, atau nama calon.
"Jadi 7 daerah ini kami harapkan bisa berkontestasi isu utamanya adalah masalah penanganan covid-19. Jadi silakan adu cerdas berbuat maksimal. Kontestan (Cakada) silakan adu gagasan, yang petahana silakan berbuat karena masyarakat yang menilai," ungkapnya.
Dia berharap dengan dinaikkannya isu penanganan covid-19 pada kontestasi pilkada, dapat merangsang daerah-daerah lainnya yang tidak menggelar pilkada untuk bergerak meniru para kepala daerah yang berkontestasi. (P-5)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved