Pemerintah Harus Pikirkan Nasib Pekerja Migran Terdampak Covid-19

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memikirkan nasib para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang sebagai imbas pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Netty merespon pernyataan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang mengatakan 144.327 PMI telah kembali ke Indonesia. Kemudian menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 103 ribu di antaranya telah berada di kampung halamannya masing-masing.

"Pemerintah harus memiliki solusi untuk Pekerja Migran Indonesia yang terpaksa pulang. Sebagian besar dari mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di kampung.  Jika mereka tidak bekerja, maka pasti berdampak pada ekonomi keluarganya," ungkap Netty melalui pernyataan tertulis belum lama ini. 

Netty mengkhawatirkan, kondisi ini akan menurunkan tingkat belanja dan konsumsi masyarakat dan berimplikasi pada buruknya angka pertumbuhan ekonomi.

"Harus ada upaya terobosan penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika tidak, angka pengangguran semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di daerah. Di dapil saya, Cirebon dan Indramayu, kondisi ini dikeluhkan para pejabat dinas tenaga kerja," katanya

Politikus Fraksi PKS ini menyampaikan, berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, selama periode Januari-April 2020, sebanyak 5.491 orang PMI yang pulang ke Jawa Barat. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah.

"Pemerintah juga harus memperluas perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran. Info yang saya terima, tidak sedikit mereka yang pulang dalam keadaan positif Covid-19.  Apakah perangkat kesehatan di daerah sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut?" tanya Netty.

Ia juga menyoal pentingnya pemerintah membuat kebijakan fundamental yang memperkuat regulasi perlindungan hak pekerja, akselarasi investasi serta pemulihan industri dan perdagangan.

"Ratusan ribu pekerja migran kita dipulangkan dan lainnya di-PHK atau dirumahkan. Tentu tidak masuk akal jika Indonesia malah menerima masuknya sejumlah TKA untuk bekerja di sektor yang bisa ditangani oleh anak negeri. Dimana letak nasionalisme dan pembelaan kita pada keadilan sosial?" tegasnya.

Di samping itu, Netty juga mengkritisi penyaluran Bansos Covid-19 yang belum mencapai target seratus persen. Netty meminta agar hal ini segera dikebut dan tidak ada lagi data penerima yang kacau.

Ia meminta para keluarga PMI untuk diperhatikan, jangan sampai ada keluarga yang seharusnya menerima bansos malah terlewatkan.

“Saat ini, Bansos merupakan salah satu harapan masyarakat untuk tetap bertahan hidup. Kita sudah banyak kehilangan nyawa karena Covid-19, tidak boleh ada kasus orang meninggal karena kelaparan. Ini tanggung jawab negara dan masyarakat dunia-akhirat secara bersama-sama," pungkasnya. (OL-09)