Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang mewah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Penyidik KPK menyita barang mewah berupa tas dan sepatu, yang diyakini terkait dengan kasus tersebut. "Penyidik melakukan penyitaan beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan tersangka. Di antaranya, tas dan sepatu. Barang-barangnya cukup bernilai ekonomis," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (16/6).
Akan tetapi, dirinya enggan merinci jenis dan nilai barang mewah yang disita. Sebelumnya, KPK membawa tiga unit kendaraan dan uang tunai dalam operasi penangkapan Nurhadi di lokasi persembunyiannya, yakni rumah mewah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta.
Baca juga: KPK Sempat Buka Paksa Rumah Persembunyian Nurhadi
Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik, yang diyakini merupakan bukti. Dalam kasus itu, KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA.
Selama menjabat sebagai Sekretaris MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara, serta menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar. Rezky diduga menjadi perantara suap dalam sejumlah pengurusan perkara perdata, kasasi dan peninjauan kembali. Sementara itu, Hiendra disangkakan sebagai pemberi suap pengurusan perkara perdata.(OL-11)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved