Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada daerah-daerah yang akan membuka aktivitas publik agar membuat tahapan yang ketat sebagai prakondisi dalam menerapkan kenormalan baru (new normal).
Presiden meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah ditingkatkan agar tidak ada kesalahan dalam memutuskan kebijakan.
"Saya ingin betul-betul diperkuat konsolidasi koordinasi antara pusat dan daerah. Mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, sampai ke tingkat desa, RT/RW. Perkuat juga koordinasi di internal Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong bersinergi bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," ucap Jokowi di kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Rabu (10/6).
Instruksi itu disampaikan Presiden kepada jajaran Gugus Tugas di pusat dan daerah serta para gubernur yang mengikuti secara virtual di kantor Gugus Tugas.
Presiden meminta agar pembukaan aktivitas agar dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan kesiapan manajemen daerah dalam melakukan pengawasan wabah.
Baca juga : Jika Ada Kenaikan Wabah, Jokowi Sebut Aktivitas Bisa Ditutup Lagi
Presiden juga meminta agar pembukaan sektor ekonomi diprioritaskan pada bidang-bidang yang minim risiko dan berdampak besar bagi perekonomian.
"Kapan timing-nya ini penting sekali. Ini harus tepat hitung-hitungannya berdasrakan data dan fakta lapangan yang ada. Saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Gugus Tugas dan kepala daerah secara rutin mengevaluasi perkembangan penyebaran virus korona di masing-masing wilayah. Presiden mengingatkan semua pihak agar tidak lengah dalam menanggulangi penyebaran wabah dan jangan sampai terjadi gelombang kedua.
Jika lonjakan kasus kembali terjadi, pengetatan pembatasan atau penutupan aktivitas masyarakat bisa diberlakukan kembali.
"Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," ujar Jokowi. (OL-2)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Masa transisi bencana di tiga provinsi Sumatra berakhir 30 Maret 2026. Pemerintah percepat pembangunan 36 ribu huntap dan siapkan tahap rekonstruksi.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved