Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada daerah-daerah yang akan membuka aktivitas publik agar membuat tahapan yang ketat sebagai prakondisi dalam menerapkan kenormalan baru (new normal).
Presiden meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah ditingkatkan agar tidak ada kesalahan dalam memutuskan kebijakan.
"Saya ingin betul-betul diperkuat konsolidasi koordinasi antara pusat dan daerah. Mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, sampai ke tingkat desa, RT/RW. Perkuat juga koordinasi di internal Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong bersinergi bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," ucap Jokowi di kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Rabu (10/6).
Instruksi itu disampaikan Presiden kepada jajaran Gugus Tugas di pusat dan daerah serta para gubernur yang mengikuti secara virtual di kantor Gugus Tugas.
Presiden meminta agar pembukaan aktivitas agar dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan kesiapan manajemen daerah dalam melakukan pengawasan wabah.
Baca juga : Jika Ada Kenaikan Wabah, Jokowi Sebut Aktivitas Bisa Ditutup Lagi
Presiden juga meminta agar pembukaan sektor ekonomi diprioritaskan pada bidang-bidang yang minim risiko dan berdampak besar bagi perekonomian.
"Kapan timing-nya ini penting sekali. Ini harus tepat hitung-hitungannya berdasrakan data dan fakta lapangan yang ada. Saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Gugus Tugas dan kepala daerah secara rutin mengevaluasi perkembangan penyebaran virus korona di masing-masing wilayah. Presiden mengingatkan semua pihak agar tidak lengah dalam menanggulangi penyebaran wabah dan jangan sampai terjadi gelombang kedua.
Jika lonjakan kasus kembali terjadi, pengetatan pembatasan atau penutupan aktivitas masyarakat bisa diberlakukan kembali.
"Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," ujar Jokowi. (OL-2)
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved