Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung dan Polri lebih serius mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil di Dirjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020. Dalam waktu dekat, Komisi III akan meminta penjelasan Jaksa Agung dan kepolisian terkait pengusutan dugaan kasus korupsi tersebut.
“Seusai reses kita akan panggil mereka,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, dalam keterangan pers, kemarin.
Eva mengatakan Komisi III ingin semua pihak bekerja serius menangani kasus itu. Melalui pengawasannya yang terukur, berdasar, akuntabel, transparan, dan bebas kepentingan.
“Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk bermain atau mengambil keuntungan dari giat-giat penegakan hukum yang dilakukan institusi Kejaksaan Agung dan Polri,” ujarnya.
Eva menambahkan, kasus impor ilegal melalui pelabuhan tikus di Batam sudah sering terjadi. Bahkan, Kemendag periode lalu sebenarnya sudah melakukan pengetatan. Namun, saat pandemi covid-19 justru dijadikan celah oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
“Impor ilegal tekstil ini jelas merugikan Indonesia. Pertama, negara tidak mendapatkan bea masuk dari produk tekstil ini. Kedua, merugikan industri tekstil dalam negeri, baik itu perusahaan maupun UMKM. Apalagi di tengah pandemi covid-19 industri tekstil tidak bergeliat seperti biasanya,” tandasnya.
Selain itu, Eva juga berharap Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat memberikan masukan bagi Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. *Sebelumnya, dua rumah pejabat Bea Cukai di Batam digeledah tim penyidik JAM-Pidsus Kejagung RI.
Penggeledahan terhadap dua rumah milik petinggi Bea Cukai Batam itu merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan penyelundupan 27 kontainer berisi tekstil impor premium yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, Maret 2020.
Dari 27 kontainer yang bertolak dari Pelabuhan Batuampar, Batam, faktur pengiriman menyebutkan 10 kontainer diimpor satu perusahaan, sisanya diimpor perusahaan lain asal Batam.
Temuan 27 kontainer milik PT FIB (Flemings Indo Batam) dan PT PGP (Peter Garmindo Prima) itu dilakukan Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Saat pemeriksaan didapati ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 keluar dan isi muatan saat pemeriksaan fisik barang. (Pro/P-5)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia yang saat ini tertahan administrasi di bea cukai
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.
Bantuan kemanusiaan dari malaysia untuk warga Aceh tidak dapat izin dari bea cukai
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing soal penyegelan Toko Tiffany & Co. Berikut kronologi penyegelan Tiffany & Co
Menkeu Purbaya buka dugaan persekongkolan di balik penyegelan tiga gerai Tiffany & Co terkait kasus impor dan underinvoicing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved