Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENKO Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah tidak akan mencabut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai badan kesehatan dunia atau WHO mencabut status pandemi virus korona atau covid-19.
"Kita tidak akan mencabut status PSBB sampai WHO mencabut status pandemi covid-19. Jadi sesuaikan dengan WHO," kata Airkangga dalam pertemuan virtual dengan pimpinan media, Rabu (3/6) malam.
Baca juga: H-1 PSBB Berakhir, Kasus Positif Covid-19 di DKI Capai 7.539
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut," katanya.
Baca juga: Soal Anies Perpanjang PSBB di DKI Hingga 18 Juni: Hoaks
Adaptasi itu, ucap Airlangga, antara lain dengan memakai masker dan menjaga jarak. "Sederhananya adaptasi ya memakai masker dan jaga jarak," ujarnya.
Baca juga: PDIP: Jangan Artikan New Normal Kebebasan, Bisa Fatal
Airlangga menjelaskan new normal akan diterapkan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sektor. "Sektor-sektor industri semisal Jababeka itu tidak ada masalah. Yang masalah cuma di Sampoerna Jawa Timur," kata Airlangga.
Baca juga: Habis PSBB, Ada PSBL
Perkebunan dan pertambangan, lanjut Airlangga, menjadi sektor yang pertama memasuki new normal. "Sektor perkebunan pasti siap menjaga jarak fisik dan sosial. Sektor pertambangan pun jauh dari permukiman warga," katanya. (X-15)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
JAGA Pemilu khawatir pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi kebiasaan yang diwajarkan alis ‘new normal’di masa depan.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
Rumah mengangkat konsep Tropical Modern ramah lingkungan dan didesain untuk menjawab kebutuhan hunian di era new normal.
Kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka, diharapkan tidak menimbulkan euforia berlebihan yang berakibat abai terhadap protokol kesehatan yang masih harus diterapkan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan dalam dua pekan terakhir dan menjadi yang tertinggi selama masa pandemi covid-19.
SAAT ini kita tengah memasuki masa pra kondisi menuju transisi pandemi menjadi endemi. Secara gradual, pembatasan sosial memang sudah dilonggarkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved