Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENKO Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah tidak akan mencabut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai badan kesehatan dunia atau WHO mencabut status pandemi virus korona atau covid-19.
"Kita tidak akan mencabut status PSBB sampai WHO mencabut status pandemi covid-19. Jadi sesuaikan dengan WHO," kata Airkangga dalam pertemuan virtual dengan pimpinan media, Rabu (3/6) malam.
Baca juga: H-1 PSBB Berakhir, Kasus Positif Covid-19 di DKI Capai 7.539
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut," katanya.
Baca juga: Soal Anies Perpanjang PSBB di DKI Hingga 18 Juni: Hoaks
Adaptasi itu, ucap Airlangga, antara lain dengan memakai masker dan menjaga jarak. "Sederhananya adaptasi ya memakai masker dan jaga jarak," ujarnya.
Baca juga: PDIP: Jangan Artikan New Normal Kebebasan, Bisa Fatal
Airlangga menjelaskan new normal akan diterapkan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sektor. "Sektor-sektor industri semisal Jababeka itu tidak ada masalah. Yang masalah cuma di Sampoerna Jawa Timur," kata Airlangga.
Baca juga: Habis PSBB, Ada PSBL
Perkebunan dan pertambangan, lanjut Airlangga, menjadi sektor yang pertama memasuki new normal. "Sektor perkebunan pasti siap menjaga jarak fisik dan sosial. Sektor pertambangan pun jauh dari permukiman warga," katanya. (X-15)
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
JAGA Pemilu khawatir pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi kebiasaan yang diwajarkan alis ‘new normal’di masa depan.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
Rumah mengangkat konsep Tropical Modern ramah lingkungan dan didesain untuk menjawab kebutuhan hunian di era new normal.
Peningkatan pendapatan omzet tersebut mencapai Rp20 juta, dari sebelumnya hanya Rp3 juta per dua pekan akibat adanya pemeriksaan covid-19 di perbatasan.
Anies Baswedan mengemukakan tidak menutup kemungkinan akan menutup tempat usaha maupun wisata apabila saat dibuka kembali ditemukan pengunjung atau orang yang terpapar covid-19.
Kepatuhan dan kesadaran diri sendkri untuk selalu taat pada protokol kesehatan jadi kunci untuk menurunkan kasus penularan Covid-19 di Ibu kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved