Penelitian Ungkap Terjadi Bias Persepsi Warga Menyikapi Covid-19

TIM Panel Sosial untuk Kebencanaan kembali melakukan Studi Sosial Covid-19. Fokus studi kali ini adalah mengevaluasi pelaksanaan PSBB dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat.

"Saya melakukan studi kualitatif bersama tim tentang perilaku orang di pasar. Jadi secara prinsip studi ini, kami ingin mengidentifikasi sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan situasi pengetatan secara sosial," ujar peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga terlibat dalam Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dr. Dicky Palupessy, dalam acara webinar yang diselenggarakan BNPB, Selasa (2/6).

Sejumlah ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan didapati dalam penelitian ini.

"Ketika turun ke pasar, kita melihat masih banyak pengunjung, pedagang, pembeli, tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada yang memakai masker tapi tidak memakai dengan benar, tidak tertutup rapat, memakai di dagu, atau bahkan di dahi seolah-olah seperti memakai kacamata," jelas Dicky.

Selain itu, ditemukan juga spanduk yang cukup provokatif bertuliskan "kebutuhan tidak bisa dilock down" sebagai ajakan agar orang tetap melakukan kegiatan secara normal.

"Kemudian, kami mengamati adanya jam sibuk (peak hour) di mana di area dan jam tertentu banyak pengunjung secara bersamaan datang, mengakibatkan situasi sosial dan physical distancing tidak diterapkan," imbuhnya.

Tim peneliti juga menemukan fakta bahwa dengan berbagai macam alasan, banyak orang yang masih melakukan pembelian harian.

"Jadi setiap hari kembali ke pasar, setiap hari belanja meskipun sebenarnya ada pilihan orang bisa berbelanja untuk tiga hari sekali atau satu minggu sekali," jelas Dicky.

Oleh karena itu, tim peneliti menganalisis dan menginterpretasi mekanisme psikologis masyarakat tersebut. Pertama, kata Dicky, telah terjadi bias kenormalan (normalcy bias) di masyarakat

"Jadi orang punya pikiran dan keyakinan, yang tentu saja tidak akurat, bahwa situasi masih seperti kondisi sebelum ada covid-19. Situasi sekarang dianggap normal-normal saja karena merasa dirinya tidak kena atau orang-orang yang dia kenal tidak kena positif covid-19," jelasnya.

Kedua, terjadi juga bias optimisme. Menurut Dicky, ini merupakan keyakinan yang tidak akurat bahwa seseorang lebih mungkin mengalami peristiwa atau hasil yang positif dan lebih kecil mendapatkan hasil atau peristiwa negatif dibandingkan orang lain.

"Jadi optimisme yang berlebihan, misalnya berpikir saya tidak akan kena," katanya.

Ketiga adalah rendahnya sense of behavior control. Hal ini diperlihatkan ketika orang tidak melakukan tindakan protektif dan tidak menjalani protokol kesehatan.

Jadi adanya keyakinan bahwa kendali atas perilaku yang dikehendakinya itu sulit untuk didapatkan. Misalnya, saya pergi ke pasar dan sudah siapkan masker, handsanitizer, tapi kemudian merasa, 'ah sebetulnya nanti yang akan mengendalikan situasi bukan saya tapi orang-orang yang ada di pasar'. Itu yang kemudian akhirnya menurunkan motivasi untuk menjadi protektif," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Dicky, tim peneliti menganggap bahwa hal di atas bisa dijadikan area intervensi dengan memanfaatkan satu bentuk komunikasi publik.

"Khususnya yang kita sebut sebagai komunikasi risiko dalam krisis dan kedaruratan," jelasnya.

Komunikasi risiko ini, katanya, harus berfokus pada informasi risiko. Istilah new normal, misalnya, harus lebih diperjelas agar mudah dipahami semua lapisan masyarakat.

"Ini kemudian perlu dipahamkan bukan kepada satu kelompok tetapi kepada seluruh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang sosio-demografi beragam termasuk kelompok disabilitas dan rentan," ujarnya.

"Terakhir, supaya komunikasi publik itu efektif, terfokus, maka saya mengusulkan perlu dipikirkan adanya unit khusus ad hoc yang merumuskan/mengolah dan mengelola materi komunikasi risiko yang diotaki oleh panel saintis lintas disiplin," pungkas Dicky. (OL-4)