Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal Life

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan kenormalan baru (new normal life) yang produktif dan aman ketika menghadapi covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan lomba itu dilatarbelakangi pandemi covid-19 yang saat ini mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi, permasalahan ini serius dan belum tahu kapan selesai sehingga pemerintah pusat dan daerah harus paralel bangkit.

“Tujuan lomba ini ialah pertama, mendorong gerakan nasional membuat dan melaksanakan protokol covid-19 dari, oleh, dan untuk daerah. Kedua, membuat kehidupan masyarakat yang produktif. Ketiga, membuat kehidupan ekonomi dan aktivitas bisnis. Keempat, prakondisi dalam membuat simulasi secara masif oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Kelima, menyusun langkah conditioning di lapangan yang belum dilakukan pemangku kepentingan. Keenam, mendapatkan model protokol covid-19 pada tujuh sektor. Ketujuh, pencegahan penyebaran covid-19 melalui protokol kesehatan yang dibuat tiap-tiap pemerintah daerah,” tuturnya dalam pernyataan pers, Sabtu (30/5).

Ada tujuh sektor dan kriteria dalam lomba. Pertama, pasar tradisional (pasar tradisional C-19). Kedua, pasar modern (pasar modern C-19). Ketiga, restoran (restoran C-19). Keempat, hotel (hotel C-19). Kelima, PTSP (PTSP C-19). Keenam, tempat wisata (wisata C-19). Ketujuh, transportasi umum (transportasi umum C-19).

Kriteria penilaian, kata Mendagri, mencakup kesesuaian protokol covid-19, aplikatif atau replikasi, strong idea atau inovasi, dan kolaboratif. Adapun tim penilai berasal dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Gugus Tugas Covid-19.

Pengiriman inovasi dibuka pada 1-8 Juni 2020, penilaian pada 9-12 Juni, dan pengumuman pemenang pada 15 Juni 2020.

Secara terpisah, Guru Besar IPDN Prof Djohermansyah Djohan mengemukakan praktik yang dilakukan sejumlah daerah bisa diterapkan daerah lain.

Dalam melakukan akselerasi menuju tatanan normal, kata Prof Djo, daerah-daerah diminta melakukan persiapan sebelum PSBB dicabut. Sementara itu, untuk daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB, kenormalan baru sudah bisa diterapkan dengan sosialisasi yang luas ke masyarakat. (Van/Ind/P-5)