PAKAR keamanan siber dari Communication and Information Sytem
Security Reserach Center (CISSRec) Pratama Persadha mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit kemanan informasi terhadap sistem teknologi informasi (TI). Langkah tersebut untuk menjawab adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.
"Audit ini juga bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem kalau memang ada," ujar Pratama, Selasa (26/5).
Pratama menilai, bedasarkan dokumen DPT dari wilayah Yogyakarta yang disebarkan di media sosial, ada kemungkinan peretas berhasil masuk ke sistem KPU atau stakeholder KPU yang memiliki salinan data DPT. Tidak menutup kemungkinan peretas juga dapat mengakses hasil pemungutan suara.
Baca juga: Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU
"Sangat bahaya sekali apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya," tuturnya.
Ia menambahkan, apabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
"(Menjadi masalah) kalau ada perbedaan suara dengan perhitungan manual, gara-gara sistem IT diretas," tuturnya.
Sebelumnya, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya.
Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor kartu keluarga (KK) di sebuah forum.
"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia," tulis akun @underthebreach Kamis (21/5).
Data tersebut dibagikan seseorang dari kelompok tertentu di sebuah forum.
Data tersebut diduga milik KPU karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014. (OL-1)
