Pemda Lalai Update DTKS Bansos Terkendala

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin terdampak virus korona baru (covid-19) akibat tidak ada komitmen pemerintah daerah (pemda) memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Kendala yang utama komitmen enggak ada, ini otonomi daerah dan pemerintah daerah kurang takut dengan Kementerian Sosial,” ucap Pahala dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Ia juga menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri kurang mendorong pemda melakukan pembaruan data tersebut. Pemda, kata Pahala, mengaku tidak memperbarui DTKS karena kekurangan dana dan sumber daya manusia.

“Alasan resminya dinas sosial tidak punya dana dan sumber daya manusia untuk memetakan lapangan. Wong cuma updating, ya, kok susah banget. Dugaan lain kami pemda malu kalau orang terkategori miskin bertambah,” tuturnya.

Pahala juga menyebutkan, pada 2018 hanya 286 pemda yang melakukan update. “Saya menggarisbawahi, pemda itu lalai. Jadi, itu harusnya DTKS di-update oleh dinas sosial mulanya 1 tahun dua kali, tahun lalu dinaikkan 1 tahun tiga kali, sekarang 1 tahun empat kali. Sepanjang 2018, hanya 286 pemda yang meng-update, sisanya tidak ada update apa pun. Jadi, orang miskinnya di situ saja terus, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu dia masih miskin, ini tugasnya pemda,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menilai masalah bansos karena kurang koordinasi pusat dan daerah. “Koordinasi di negeri kita itu memang penyakit, program koordinasi susahnya setengah mati, disuruh rapat, disuruh pemadanan data susah sekali,” ucap Pahala dalam diskusi daring, Jumat (15/5).

Ia menyebutkan, jika semua data itu solid dan dikoordinasikan dengan baik, tidak perlu lagi membuat pendataan baru untuk penyaluran bansos covid-19.

Bandel

Secara terpisah, Menteri Sosial Juliari P Batubara membenarkan jika masih banyak pemda yang belum disiplin memperbarui DTKS. Namun, Mensos enggan menyebutkan daerah mana saja. “Banyak sekali, tapi memang kami tidak bisa release karena kami ingin jaga hubung an kemitraan kami dengan pemda-pemda,” kata Juliari saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Mensos mengatakan, Kemensos akan terus mengingatkan pemda agar lebih rajin memperbarui data mereka.

Apalagi, sudah disediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) yang berfungsi untuk mempermudah input data. “SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor dinas sosial kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan, sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui progres penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa belum optimal. Hingga kemarin, BST yang tersalurkan ke masyarakat baru 25% dan progres BLT desa baru menyentuh 15%.

Melihat itu, kepala negara langsung memerintahkan seluruh menteri terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P Batubara, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk menyederhanakan prosedur penyaluran sehingga bantuan bisa segera diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Sederhanakan prosedurnya, potong prosedurnya sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT desa maupun bansos tunai. Masyarakat yang belum dapat juga bisa menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa,” ucapnya. (Aiw/Pra/P-5)