Selasa 05 Mei 2020, 10:25 WIB

DPR Minta Polisi Usut Kebocoran Data Tokopedia

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Minta Polisi Usut Kebocoran Data Tokopedia

ANTARA/Puspa Perwitasari
Pengguna Tokopedia bertransaksi melalui gawai di Jakarta.

 

ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PAN Farah Putri Nahlia mengatakan bocornya data pengguna Tokopedia merupakan hal fatal. Itu tidak seharusnya terjadi pada perusahaan yang berbisnis dengan basis digital.

"Tokopedia tidak cukup mengimbau supaya pengguna warga negara Indonesia mengganti password pada akun mereka," ujar Farah, Selasa (5/5).

Farah mengatakan Tokopedia harus siap bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi pada setiap pengguna akibat kebocoran data tersebut. Ia juga mengatakan Polri harus mengusut tuntas kasus kebocoran tersebut.

"Polri harus proaktif melakukan penyelidikan kepada Tokopedia dengan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen supaya kebocoran data ini menjadi terang-benderang," ujarnya.

Baca juga: Legislator Desak Pemerintah Satukan ‘Big Data’ UMKM

Farah mengatakan Komisi I DPR akan mengawal kasus tersebut dari sejak penyelidikan, penyidikan, sampai pada proses peradilan.

"Pemerintah pun demikian, harus melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan mengantisipasi peristiwa yang sama mengingat banyak perusahaan yang berbasis sama dengan Tokopedia," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengatakan, di tengah masa pandemi, ia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan BSSN, serta pihak swasta untuk meningkatkan kewaspadaan siber.

"Kasus Tokopedia ini jadi alarm bagi dunia siber di Indonesia," ujar Sukamta.

Sukamta mengatakan, pada pertengahan April lalu, pihaknya sudah mendorong agar pemerintah meningkatkan keamanan dan ketahanan siber di masa pandemi. Karena penggunaan internet meningkat dengan adanya kebijakan PSBB, belajar dan kuliah dari rumah.

Analytic Data Advertising (ADA) mencatat ada kenaikan pengunaan internet oleh para adaptive shopper sebesar 300%--400% pada Maret lalu, juga oleh para Working From Home Professional yang penggunaan internet meningkat hingga 400% hingga Maret.

"Gangguan pada internet, entah hacking sampai cracking, bisa mengacaukan kehidupan di masyarakat. Bahkan ancaman bisa sampai skala negara jika yang diserang adalah instalasi negara yang menguasai hajat hidup masyarakat yang diprogram dengan internet," ujarnya.

Ia menekankan Komisi I DPR bersama pemerintah akan serius dalam pembahasan RUU Pelindungan Data yang sudah masuk Prolegnas tahun ini.

"Kami akan atur soal kewajiban para pengelola data pribadi, termasuk sanksi bila terjadi pelanggaran data seperti ini. Kita juga akan atur agar cakupan hukum pelindungan data meliputi tidak hanya surface web, tapi juga deep web termasuk dark web," tutupnya. (OL-1)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya