Legislator Desak Ditjen Perkebunan Beri Stimulus Pada Petani

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk untuk lebih meningkatkan perhatian serius terhadap para pekebun dan petani perkebunan.

Dengan tidak menerapkan pemotongan lebih dari 70% anggaran untuk item pasca-panen, pengolahan dan pemasaran dari Rp 163 miliar menjadi Rp 55 miliar seperti yang termaktub dalam kebijakan anggaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2020 ini.

Karena itu, Ansy Lema demikian sapaan akrabnya, mengusulkan Ditjen Perkebunan harus segera memberikan stimulus atau insentif terhadap para petani perkebunan. Demikian ditegaskan Ansy Lema saat mengikuti RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, dan Kabadan Ketahanan Pangan Kementan yang digelar secara virtual, Selasa (28/4).

"Salah satu sektor yang terkena dampaknya ini kan adalah para petani perkebunan. Mestinya, mereka inilah yang mendapatkan perhatian dari Kementan. Mereka ini dalam kondisi yang sulit. Keberpihakannya itu tidak nampak, Pak. Nah, dalam kondisi sulit ini mestinya pendekatan pertolongan dan pendekatan penyelamatan yang semestinya dilakukan Ditjen Perkebunan Kementan terhadap para petani perkebunan nasional kita," ujarnya.

Di sisi lain, politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meminta Dirjen Perkebunan untuk mengkaji ulang kembali anggaran pengembangan basis data spasial peningkatan sistem informasi perkebunan berbasis web Android serta pemutakhiran sistem komunikasi berbasis data yang mencapai sebesar Rp 79 miliar. Ia mempertanyakan anggaran tersebut yang juga lebih besar dari anggaran penanganan Covid-19.

Legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu mengingatkan, Ditjen Perkebunan Kementan dalam penyusunan program anggarannya agar berdasarkan paradigma situasi pandemi kebencanaan yaitu stomach cannot delay.

Karena itu, tutur Ansy Lema, dalam extraordinary tragedy seperti saat-saat ini pendekatan Ditjen Perkebunan tidak bisa dengan langkah-langkah kebijakan yang konvensional atau yang lazim diterapkan.

"Ini urgensi dari program data ini apa, Pak. Bahkan, lebih besar dari anggaran penanganan Covid-19 yang jika ditotal ada 4 item itu hanya mencapai Rp 30 miliar. Apa urgensinya? Saya ingin katakan bahwa stomach can't delay Pak. Tidak bisa ditunda perut orang ini, Pak. Saya ingin katakan paradigma dasar kita ini adalah situasi pandemi kebencanaan. Tidak bisa dengan business as usual," kata Ansy Lema. (OL-09)