Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT diminta tidak memaksakan diri pergi mudik di tengah pandemi virus korona (covid-19). Pemerintah pun sudah memikirkan secara matang sebelum melarang masyarakat mudik.
“Kebijakan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya yang sifatnya imbauan. Dengan kebijakan yang lebih tegas, saya berharap masyarakat bisa mematuhi untuk tidak mudik,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat di Jakarta, kemarin.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan larangan mudik dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus korona. Sayangnya, di hari pertama berlakunya larangan, kemarin, masih banyak kendaraan yang mencoba keluar dari Jakarta menuju beberapa daerah di Pulau Jawa. *Ada sebagian masyarakat yang mencoba kembali ke kampung halaman karena sudah tidak bekerja di Jakarta. Masalah ekonomi yang memaksa mereka nekat pulang demi terus menyambung hidup.
Rerie meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai timbul masalah sosial di Jakarta lantaran banyak masyarakat yang putus kerja. “Perlu ada solusi menyeluruh bagaimana mengatasi persoalan ini.”
Politikus Partai NasDem itu meminta pemerintah bekerja lebih ekstra sejak sekarang. Terlebih, Indonesia segera memasuki masa puncak wabah korona. “Ketegasan dan ketepatan pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan sangat diperlukan, khususnya memasuki periode puncak penyebaran covid-19 sebagaimana diingatkan beberapa pakar,” ujar Rerie.
Gerakan menanggulangi wabah covid-19 dan dampaknya pun terus digulirkan di tengah masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Relawan 4 Pilar dan organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) kembali mengirimkan bantuan untuk tenaga medis.
Bambang Soesatyo mengatakan bantuan ditujukan RSUD Cimacan, Cianjur, dan RS Tingkat II Dustira Cimahi, Jawa Barat. Total bantuan berupa 100 alat pelindung diri (APD), 120 rapid test kit covid-19, 300 unit masker, dan 200 kaleng susu murni. “Upaya gotong royong ini ialah ikhtiar kita untuk membantu dokter dan tenaga kesehatan terlindungi jiwa serta raganya. Ketenangan dan keselamatan mereka menjalankan tugas adalah faktor penting dalam penanganan covid-19,” tandas Bambang, kemarin. (Medcom/Ant/P-2)
Anggaran perbaikan jalan Jateng 2026 dipangkas Rp700 miliar. Pemprov kebut tambal sulam 3.400 lubang jelang arus mudik Lebaran Maret ini.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Jangan asal tinggal! Kenali risiko flat spot ban dan kondensasi tangki BBM saat kendaraan ditinggal mudik lebaran. Simak tips otomotif untuk pencegahannya di sini.
Meninggalkan kendaraan saat mudik lebaran bukan sekadar mengunci pintu; ada ancaman teknis mulai dari aki soak hingga korosi tangki yang mengintai. Ini tips dari pakar otomotif.
PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 103 ribu kursi masih tersedia untuk mudik Lebaran 2026 periode 11–20 Maret. Pemerintah juga memberikan diskon 30% untuk KA Ekonomi Komersial pada 14–29 Maret.
Pembayaran H-14 memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih baik.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved