Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) telah memutuskan untuk memperpanjang masa bekerja di rumah (work from home/WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga 13 Mei 2020.
Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menilai perpanjangan masa WFH para ASN perlu diikuti dengan aturan teknis lebih rinci agar ASN bisa efektif bekerja dari rumah selama masa pandemi covid-19.
“Kami sarankan Menpan untuk bekerja sama dengan Kominfo untuk membuat petunjuk teknis bagi para ASN bekerja di rumah memanfaatkan teknologi komunikasi,” tutur Alamsyah saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Menurut Alamsyah, tidak dimungkiri opsi WFH bagi para ASN berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik terutama di bidang layanan administrasi. Program-program layanan administrasi yang biasanya dikerjakan ASN pada setiap jam kerja kini cenderung berhenti ataupun mengalami penundaan waktu yang cukup panjang.
“Standar pelayanan yang sudah ada jadi tidak bisa digunakan lagi,” ujarnya.
Perpanjangan WFH bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan-Rebiro Nomor 50 Tahun 2020. Sekretaris Kemenpan-Rebiro Dwi
Wahyu Atmaji mengatakan berdasarkan SE sebelumnya, pelaksanaan WFH untuk ASN berakhir hari ini. “Perpanjangan ini diambil karena melihat situasi penyebaran covid-19 belum sepenuhnya terkendali,” ujarnya, kemarin.
Pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah itu akan dievaluasi setiap dua pekan sekali untuk melihat efektivitasnya, khususnya di daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Uta/P-2)
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman menemukan bahwa hampir 30 calon siswa disabilitas tidak dapat diterima di SLBN Batam.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved