Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI Sadarestuwati meminta pemerintah membuat kebijakan tegas ihwal larangan masyarakat melakukan mudik Lebaran di tengah penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia.
Dikatakanya, kebijakan mengenai pelarangan pada masyarakat dalam melakukan mudik tersebut demi memutus rantai penyebaran pandemi covid-19.
Ia pun menekankan kepada pemerintah agar betul-betul menyadari penularan virus Covid-19 begitu cepat dan masih dalam kategori tidak mudah dikendalikan.
Baca juga: DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Covid-19
"Kalau lihat perkembangan yang terus meningkat seperti ini, saya kira ada baiknya pemerintah secara tegas mengatakan masyarakat yang ada di perkotaan enggak usah mudik dulu," ujar Sadarestuwati dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).
"Larangan mudik perlu ditegaskan lagi untuk mencegah penyebaran semakin meluas ke sejumlah daerah," imbuhnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan beban negara akan semakin berat jika pandemi tersebut menyebar sampai ke seluruh wilayah.
Untuk itu, ia mengusulkan peraturan larangan mudik bisa menjadi aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dibuat Pemerintah Pusat itu sendiri.
"Iya, bisa dijadikan satu (dengan PP PSBB). Sebagian masyarakat kita ini belum punya kesadaran individu yang tinggi. Mau tidak mau, memang kita butuh kesadaran individu dari diri kita. Kita harus ikut mendukung pemerintah yang sedang berupaya mencegah penyebaran virus covid-19," usulnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta peraturan tersebut kelaknya memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian.
"Saya rasa, kalau butuh dibuatkan aturan saklek seperti itu, harus ada kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan yang berisikan tentang bagaimana mereka yang masyarakat bawah yang terkena imbas bisa melanjutkan kehidupan," tukasnya.
Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat sama-sama berusaha mencegah sebaran virus korona jangan sampai tumbuh begitu cepat penularannya di daerah-daerah. (OL-1)
Puncak arus mudik lebaran 2026 diprediksi terjadi dua kali. Mengantisipasi lonjakan masyarakat, Polda Jateng mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan
persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M, di tengah proyeksi 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode libur mudik lebaran 2026.
Memfasilitasi perjalanan pulang kampung tanpa biaya transportasi yang tinggi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026.
Kebiasaan melepas aki yang dulunya dianggap ampuh mencegah aki soak atau korsleting, justru berisiko menimbulkan masalah baru pada mobil modern.
Jika sebelumnya banyak masyarakat yang baru memesan tiket satu minggu sebelum keberangkatan, tahun ini tren pemesanan justru melonjak sejak dini.
Salah satu risiko yang paling sering diabaikan saat meninggalkan kendaraan untuk mudik adalah penurunan daya aki atau aki soak.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved