KPK Abaikan Usulan Gaji Rp300 Juta

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa pimpinan sibuk meminta penaikan gaji sampai Rp300 juta per bulan di tengah wabah virus korona (covid-19). Pimpinan KPK fokus pada pemantauan tindak rasuah di tengah wabah.

“Fokus KPK hari ini ialah mengawal penanganan covid-19. Jadi, kalaupun itu sifatnya usul, pimpinan akan batalkan dan tidak akan bahas karena tidak masuk agenda prioritas di saat seperti ini,” tegas pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Ali mengamini permintaan naik gaji untuk pimpinan memang pernah muncul di masa kepemimpinan Agus Rahardjo.

“Hal tersebut telah disampaikan Sekretaris Jenderal KPK (Cahya Hardianto Harefa) kepada pimpinan KPK, sebagai usul masa kepemimpinan Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan,” jelas Ali.

Di masa kepemimpinan Firli Bahuri, kata dia, usul itu belum pernah dicolek lagi. Kelanjutannya belum pernah dibahas dalam rapat di KPK. “Belum ada info terkini dari Sekjen KPK atas usul tersebut,” tutur Ali.

Gaji pimpinan lembaga antirasuah diatur PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Pasal 3 PP itu menyebut gaji Ketua KPK Rp5,04 juta,
sedangkan wakilnya Rp4,62 juta.

Ketua KPK juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp24,81 juta, sedangkan para wakil ketua Rp20,47 juta. Ada pula tunjangan kehormatan Rp2,39 juta untuk Ketua KPK dan Rp2,13 juta untuk wakil. Selain itu, mereka mendapatkan tunjangan fasilitas setiap bulan.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa usul penaikan gaji itu disampaikan pada masa kepemimpinannya, atau pada era pimpinan KPK jilid IV periode 2015-2019.

Namun, usul tersebut diperuntukkan direalisasikan pada periode kepemimpinan berikutnya, yakni KPK jilid V yang saat ini dipimpin Firli Bahuri. (Rif/P-3)