UU Karantina Kesehatan Harus Segera Diterapkan

PENERAPAN Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan harus segera dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pasien positif Covid-19 yang terus bertambah.

"Imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yang beraktivitas di luar, tidak hanya pekerja dengan upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja," ujar Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, Kamis, (26/3).

Selain itu, angkutan umum seperti KRL, bus umum, hingga angkot masih dipenuhi penumpang. Surat Edaran Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti biasa.

Mengingat pelaksanaan imbauan tidak maksimal, sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke yang lebih berat yakni sifatnya wajib. Bagi yang melanggar harus dikenai sanksi pidana atau denda.

"Untuk itu, maka penerapan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat menprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi," ujar Baidowi.

Baidowi berpendapat pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina atau lockdown untuk kota-kota besar dengan penyebaran covid-19 sangat sporadis, khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per-wilayah secara bertahap.

"Tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan," ujar Baidowi.

Disebutkan Baidowi, Pasal 49 ayat 3 UU 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri.

"Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6 Tahun 2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya," ujar Baidowi.

Nantinya jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Salah satunya memastikan ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas di luar. (OL-2)