Presiden Menyentil DPR

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa anggota DPR tidak diprioritaskan untuk mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat terkait
pandemi virus korona jenis baru (covid-19).

Menurutnya, rapid test diprioritaskan bagi tenaga medis beserta keluarga. Mereka dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran melakukan kontak langsung dengan pasien terinfeksi virus korona.

“Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menteri Kesehatan. Untuk rapid test, yang diprioritaskan ialah dokter dan tenaga medis serta keluarga mereka terlebih dulu. Juga, para ODP dan PDP serta keluarga mereka. Ini yang harus didahulukan,” tegas Jokowi dalam keterangan pers, Selasa (24/3).

Sebelumnya, sebanyak 575 anggota DPR beserta keluarga akan mengikuti rapid test virus korona. Rencananya, tes tersebut akan digelar mulai hari ini. “Kami baru menunggu alatnya, besok baru sampai di DPR. Jadi kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Senin (23/3).

Rencana tersebut menuai penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, baik di media sosial maupun media massa. Aktivis Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) Lucius Karus, misalnya, mengatakan anggota DPR tidak boleh diistimewakan di tengah wabah covid-19. Rapid test harus diprioritaskan bagi warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Tentu saja, info ini membuat kita miris, dan bahkan jengkel. Di tengah situasi serbaminim yang kita hadapi, anggota DPR beserta keluarga
justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita,” tegasnya.

Tidak pantas

Pendiri dan ekonom Indef Didik J Rachbini mengkritik keras usulan tersebut. Dia menilai hal itu merupakan cermin dari standar etika dan moral yang rendah dari pimpinan dan anggota DPR.

“Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan yang luar biasa angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang tidak pantas,” tukasnya.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis menyebut rencana itu merefleksikan ketidakpekaan elite politik terhadap permasalahan bangsa. “Rasanya tidak pantas mereka mengaku wakil rakyat jika masih tetap menjalankan tes tersebut,” tegasnya.

Dalam menangapi rencana itu, Fraksi NasDem DPR menolak fasilitas VIP pengecekan korona bagi anggota dewan dan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa. Saan menilai saat ini pihak yang paling membutuhkan fasilitas tersebut ialah rakyat, termasuk para petugas medis dan keluarganya.

“Pertama tentu kita lebih prioritas rakyatlah yang membutuhkan. Jadi, utamakan pemeriksaan itu buat masyarakat,” ucap Saan.

Menurutnya, anggota DPR bisa melakukan pemeriksaan sendiri, dan diprioritaskan bagi anggota yang memiliki gejala covid-19. “Kalau anggota DPR kan bisa memeriksakan diri, bisa inisiatif sendiri, tidak perlu massal dan baiknya memang yang punya gejala.” (Uta/Ifa/Ata/P-3)