Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sudah Mencapai 297 Kasus

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menuturkan Bawaslu telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendalami kasus-kasus tersebut. Dari 297 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, sebanyak 245 kasus pelanggaran yang telah selesai diperiksa, 26 kasus dalam proses pemeriksaan, dan 31 kasus dihentikan.

"Dugaan pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 39 kasus," ujar Ratna, mengutip siaran pers Bawaslu pada Jumat (13/3).

Pelanggaran netralitas ASN kedua terbanyak diikuti Nusa Tenggara Barat dengan 38 kasus dan Sulawesi Tenggara 31 dugaan, lalu di provinsi Jawa Timur, Bawaslu menemukan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 15 kasus, salah satu ada di Kabupaten Mojokerto.

"Dari 15 kasus di Mojokertro, direkomendasikan, kami rekomendasikan ke KASN sebanyak 13 kasus. Sementara 2 kasus dihentikan,” imbuhnya.

Disampaikannya bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain mendeklarasikan diri sebagai bakal calon atau bahkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon melalui jalur partai politik atau perseorangan.

Selain itu, ada pula upaya menguntungkan salah satu bakal calon dengan menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mengajak untuk mendukung salah satu calon, memberikan dukungan melalui media sosial (medsos) atau media massa dan alat peraga kampanye (APK).

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, tuturnya, antara lain sosialisasi netralitas ASN sebagai upaya pencegahan dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilihan (pilkada).

“Bawaslu berkeinginan, jangan sampai ASN jadi korban dalam kontestasi pilkada," imbuhnya.

Sosialisasi dilakukan berdasarkan laporan dan data-data pelanggaran yang ada. Pelanggaran netralitas ASN, imbuhnya, cukup tinggi mengingat hal serupa juga terjadi pada pemilihan umum (pemilu) 2019.

Bawaslu mencatat ada 519 pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Adapun ASN yang terbanyak melakukan pelanggaran ialah guru, kemudian camat, dan staf di jajaran masing-masing pemerintah daerah.

Dia mencontohkan, di Sulawesi Selatan ada 15 camat yang diperiksa karena terlibat pada kegiatan kampanye Pemilu 2019. Setelah direkomendasikan ke KSAN, mereka dikenakan sanksi penurunan jabatan dari camat menjadi staf biasa. (Ind/0L-09)