Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat akan menggelar Kongres kelima pada Minggu (15/3) yang dipastikan akan memunculkan pemimpin baru pengganti Ketua Umum saat ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pelaksanaan kongres yang dipercepat dari rencana Mei 2020 dengan alasan supaya lebih siap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Setiap kongres pasti menghadirkan pemimpin baru. Namun siapa dan bagaimananya, tunggu waktunya," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (12/3).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. (Antara)
Baca juga: Covid-19: SBY Diharapkan Tunda Kongres ke V Partai Demokrat
Menurut dia, gelaran yang akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Minggu, (15/3), itu akan berjalan demokratis. Semua kader memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin baru di Partai Demokrat.
Baca juga: AHY Gantikan Posisi Ayahnya Menjadi Ikon Partai Demokrat
Meski begitu, kata dia, kongres yang hanya akan digelar satu hari dengan alasan supaya tidak terpapar dan mencegah penyebaran virus korona itu akan berjalan lancar. Pasalnya, semua kader Demokrat mendorong pemilihan pengganti SBY secara aklamasi.
Saat ditanya nama-nama kandidat terkuat yang akan maju yaitu duo putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Hinca menjawab seluruh kandidat akan ditentukan dan dipilih oleh kader Demokrat yang memiliki hak suara.
"Kita jangan mendahului hasil pertandingan dan kongres baru akan digelar Minggu," ungkapnya.
Baca juga: Bertemu SBY, Airlangga Bicarakan Koalisi di Pilkada 2020
Hinca mengatakan SBY akan memberikan pidato politik yang berisi masukan terhadap pemerintah saat ini. Kemudian acara yang sedianya digelar Mei ini dipercepat supaya Demokrat memiliki pemimpin baru dalam menghadapi Pilkada di 270 daerah.
"Kami tidak mengundang siapapun termasuk presiden dan tokoh dengan alasan mengantisipasi korona. Pak SBY telah memberitahu Presiden Jokowi dan kapolri. Setelah selesai dan Partai Demokrat dengan pengurus baru akan melaporkan ke Presiden Jokowi sebagai pemimpin politik nasional," paparnya.
Ia juga mengatakan, Kongres akan menggunakan protokol korona dengan memastikan semua peserta sehat dan mendapatkan pendampingan dari 34 dokter dari setiap DPD serta 16 para medis dan 7 dokter dari DPP.
"Kemudian kami juga akan menyediakan cairan antiseptik, ruangan khusus untuk pertolongan pertama dan menerapkan protokol mulai penjemputan peserta dan selama acara," pungkasnya. (X-15)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved