Ahok Ditolak Pimpin Otorita Ibu Kota Baru, PPP: Wajar Saja

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpeluang memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara baru dipastikan akan menuai dukungan atau penolakan.

"Tentu wajar saja kalau kemudian ada yang keberatan misalnya Pak Ahok untuk jadi kepala Badan Otorita tapi kan ada juga yang mendukung juga," ujar anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (6/3).

Anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani. (MI/Andry)

Baca juga: Ahok Dapat Kursi BUMN, Gerindra Minta Erick Thohir Koordinasi KPK

Arsul mengatakan bahwa setiap nama yang dijadikan kandidat oleh Presiden Joko Widodo pasti memiliki kapabilitas mumpuni untuk mengelola pembangunan ibu kota baru. Presiden juga pasti mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan.

"Saya melihat seperti ini, kalau Pak Jokowi itu misalnya menyebut atau paling tidak mengakui nama-nama yang beredar artinya memang presiden sedang mempertimbangkan," ujar Arsul.

Baca juga: Jokowi Ingin Ahok Kembali Pimpin Ibu Kota

Arsul yakin Presiden Jokowi juga pasti akan mempertimbangkan masukan dan reaksi dari masyarakat.

"Tetapi, biasanya Presiden juga menggunakan kesempatan berkembangnya katakanlah pendapat baik yang pro maupun yang kontra di media sebagai bahan juga di dalam mengambil keputusan," ujar Arsul.

Baca juga: Ahok dan Tumiyana Dianggap Paling Tepat Pimpin Ibu Kota Baru

Sebagai partai koalisi, Arsul mengatakan PPP siap bila nanti presiden meminta pendapat dalam memilih sosok kepala Badan Otorita tersebut.

"Semua saya yakin akan dipertimbangkan oleh presiden dan tentu partai partai koalsisi yang ada di dalam pemerintahan. Kalau nanti presiden minta pendapat juga kita akan sampaikan pendapat," ujar Arsul.

Seperti diketahui, Jokowi mengungkapkan ada empat calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Mereka ialah Ahok yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni PA 212 menyatakan menolak Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Ahok dianggap memiliki rekam jejak yang tidak baik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. (X-15)