Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah di Indonesia.
Imbauan itu disampaikan Mendagri saat memimpin upacara puncak perayaan HUT ke-70 Satpol PP dan HUT ke-58 Satlinmas di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.
Menurutnya, kesuksesan pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, serta 1 kota untuk pemungutan suara ulang, tidak terlepas dari peran Satpol PP dan Satlinmas. "Kita ketahui bersama pemilihan itu akan dilaksanakan serentak. Kesuksesannya tentu tidak lepas dari peran dan fungsi jajaran Satpol PP dan Satlinmas dalam mengawal ketertiban dan keamanan."
Mantan Kapolri itu menegaskan kerja sama yang sinergi antarinstansi terkait tentu menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di setiap daerah. Tak terkecuali sinergi Satpol PP dan Satlinmas dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
"Oleh sebab itu, kiranya segenap jajaran Satpol PP dan anggota Satlinmas dapat tetap memelihara serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya, seperti jajaran kepolisian maupun KPU dan Bawaslu di wilayah masing-masing," ujarnya.
Menurut dia, suksesnya pelaksanaan pilkada ditentukan banyak faktor, di antaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan pemilu.
"Kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda pilkada serentak 2020 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan demokratis dalam bingkai NKRI," ucap Tito.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah daerah mempunyai andil besar dalam memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pilkada. Salah satunya menciptakan situasi yang aman sebelum, pada saat dan setelah pilkada.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan dasar pelayanan oleh pemerintahan. "Terdapat relevansi antara tugas pokok Satpol PP dan Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang mendukung pilkada." (Ind/Ant/P-3)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved