Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah di Indonesia.
Imbauan itu disampaikan Mendagri saat memimpin upacara puncak perayaan HUT ke-70 Satpol PP dan HUT ke-58 Satlinmas di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.
Menurutnya, kesuksesan pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, serta 1 kota untuk pemungutan suara ulang, tidak terlepas dari peran Satpol PP dan Satlinmas. "Kita ketahui bersama pemilihan itu akan dilaksanakan serentak. Kesuksesannya tentu tidak lepas dari peran dan fungsi jajaran Satpol PP dan Satlinmas dalam mengawal ketertiban dan keamanan."
Mantan Kapolri itu menegaskan kerja sama yang sinergi antarinstansi terkait tentu menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di setiap daerah. Tak terkecuali sinergi Satpol PP dan Satlinmas dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
"Oleh sebab itu, kiranya segenap jajaran Satpol PP dan anggota Satlinmas dapat tetap memelihara serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya, seperti jajaran kepolisian maupun KPU dan Bawaslu di wilayah masing-masing," ujarnya.
Menurut dia, suksesnya pelaksanaan pilkada ditentukan banyak faktor, di antaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan pemilu.
"Kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda pilkada serentak 2020 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan demokratis dalam bingkai NKRI," ucap Tito.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah daerah mempunyai andil besar dalam memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pilkada. Salah satunya menciptakan situasi yang aman sebelum, pada saat dan setelah pilkada.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan dasar pelayanan oleh pemerintahan. "Terdapat relevansi antara tugas pokok Satpol PP dan Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang mendukung pilkada." (Ind/Ant/P-3)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Bagi Prabowo, dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia akan selalu diganggu.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Hanya 18% perusahaan di Indonesia berani mengandalkan satu penyedia cloud saja. Sisanya, 52% menggunakan model hybrid dan 78% multi-cloud untuk mengoptimalkan fitur unik tiap provider.
Pangeran Harry menyatakan keinginannya berdamai dengan Keluarga Kerajaan Inggris setelah kalah dalam gugatan hukum terkait pencabutan hak atas keamanan dirinya dan keluarganya.
Risiko keamanan siber yang melekat dalam Upaya menghubungkan sistem teknologi operasional (OT) dapat secara signifikan merusak manfaat transformasi digital.
Menjaga keamanan informasi menjadi komitmen yang harus diutamakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved