Menkopolhukam Minta Publik Percayakan Masalah ISIS pada Negara

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta publik mempercayakan persoalan WNI eks ISIS pada negara. Menurutnya, negara telah memikirkan dan mempersiapkan segala hal, termasuk yang terkait dengan pemulangan anak-anak dibawah 10 tahun.

"Jadi percayakan saja ke negara, dirawat di mana, dan sebagainya. Negara itu sudah menyiapkan segalanya," terang Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Selasa (25/1).

Menurutnya, negara juga telah mengantisipasi berbagai potensi masuknya WNI mantan anggota ISIS, termasuk lewat jalur bebas visa dari Singapura.

"Bahkan menyiapkan juga antisipasi kalau ada rembesan orang yang tidak diketahui, mengaku paspornya dibakar, tiba-tiba dia masuk dari Singapura. Singapura ke sini kan bebas visa seperti itu. Itu agak rumit gitu," tegasnya.

Baca juga: Soal Pemulangan Anak Yatim Eks IS, Yasonna: Kalau Bisa, Segera

Ia menegaskan pemerintah saat ini tengah bekerja melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diberi wewenang secara teknik. Ia juga menambahkan bahwa pemblokiran paspor tidak akan berhenti. Ketika ada identifikasi baru terhadap WNI mantan anggota ISIS, paspor yang bersangkutan langsung diblokir.

"Pokoknya semua yang teridentifikasi itu paspornya diblokir. Jumlahnya nggak penting. Pokoknya kalau besok ada lagi ya diblokir lagi. Setiap hari bisa bertambah," tandasnya.

Mahfud menuturkan identifikasi juga telah dimulai terhadap anak-anak dibawah 10 tahun yang bakal dipulangkan. Namun, ia sengaja tidak mengungkap ke publik dengan pertimbangan kondisi psikologis anak.

"Soal anak-anak, kan diputuskan anak-anak dibawah 10 tahun. Ini sekarang sudah mulai didentifikasi. Tentu setiap itu perkembangan mungkin harus ditutup ke publik. Nanti anak-anak kecil didatangi lagi ke rumahnya, malah tambah stres dia," pungkasnya. (A-2)