Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Buwas: Pramuka Turut Dilibatkan dalam Pencegahan Radikalisme

 Indriyani Astuti
18/2/2020 18:40
Buwas: Pramuka Turut Dilibatkan dalam Pencegahan Radikalisme
Ketua Kwartir Pramuka Budi Waseso (tengah) melakukan kunjungan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa(MI/INDRIYANI ASTUTI)

GERAKAN  Pramuka turut dilibatkan dalam pencegahan radikalisme. Ketua Kwartir Pramuka Budi Waseso menuturkan bahwa pembinaan antiradikalisme turut dimasukan dalam kegiatan pramuka. 

Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Ada  bela negara, pembinaan mental, makanya semua kementerian/lembaga termasuk TNI/Polri, dan Kementerian Pertahanan dengan bidangnya sendiri sudah melakukan pembinaan untuk mencegah radikalisme," ujar Budi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Selasa (18/2).

Program tersebut, imbuhnya, sudah berjalan. Menurut Budi, sejak ia dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Kwartir Nasional Pramuka, pada 27 Desember 2018, kementerian/lembaga lain punya kewajiban untuk membina pramuka sebagai anggota Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas). 

Anggota Mabina, ujarnya, terdiri dari para menteri dan kepala lembaga termasuk Kapolri dan Panglima TNI.

"Sehingga beliau-beliau punya kewajiban untuk membina pramuka sesuai bidang masing-masing," ucap Budi.

Guna membuat program pramuka semakin dikenal anak muda, Budi menyampaikan akan menyosialisasikan melalui kanal sosial media. Diakui Budi, selama ini komunikasi dan sosialisasi mengenai program pramuka kurang. 

Baca juga: Pelibatan Pemda Efektif Cegah Radikalisme dan Intoleran

Tujuan Budi menghadap Wapres juga melaporkan mengenai kendala anggaran yang dihadapi. Anggaran, terangnya, dibutuhkan untuk program pembinaan karakter para anggota pramuka. 

Anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, pada 2020 untuk pramuka sebesar Rp6 miliar. Padahal estimasi alokasi dana yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar untuk menjalankan program yang ada.

"Kami melaporkan aset yang dimiliki pramuka, harusnya dikelola pramuka dan bisa untuk membiayai pramuka," ucapnya.

Aset-aset tersebut, ungkap Budi, tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pramuk karena dikuasai oleh oknum pengurus Pramuka yang menjabat sebelumnya dan dianggap sebagai kepemilikan pribadi.

Ia menyebut salah satu aset milik Pramuka antara lain sebuah pom pengisian bensin di kawasan Cibubur, Jakarta yang dikuasai oleh pihak ketiga, bukan pramuka. Aset tersebut, digunakan untuk kepentingannya perorangan dan kelompok. Ia pun belum menaksir total aset yang dimiliki. 

Budi menuturkan sudah ada upaya persuasif untuk mengembalikan aset-aset tersebut tetapi belum membuahkan hasil. Budi berencana akan membawa gugatan terhadap klaim aset tersebut ke jalur hukum.

"Sampai saat ini aset itu masih dikuasai oknum pramuka yang lama. Untuk kepentingan pribadi" tukasnya. (A-2)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya