Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai hasil survei yang menempatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik, sangat tidak masuk akal dan sangat subjektif. Pasalnya, prestasi Prabowo tidak istimewa.
“Menhan jadi menteri terbaik itu dasar penilaiannya apa? Tolok ukurnya apa? Memang apa yang sudah dikerjakan Menhan selain jalan-jalan keliling dunia? Enggak ada kan? Masa survei dijadikan penilaian kinerja? Itu namanya subjektif dan tentu tidak masuk akal,” kata Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Hasil yang tidak masuk akal itu dinilai Ferdinand mungkin saja orang yang disurvei itu dulu pendukung Prabowo saat pilpres atau kader Gerindra. Ferdindand menambahkan, jika publik objektif menilai, seharusnya ada dua menteri yang layak, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
“Kenapa dua menteri ini saya sebut karena gebrakan dan kinerja mereka jelas. Erick bereskan BUMN bobrok dan Luhut mendatangkan investasi yang jadi urat nadi ekonomi kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasis survei Menteri Jokowi dengan kinerja terbaik. Dari survei dalam rangka 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin itu, Prabowo mendapatkan 26,8%, diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani 13%, dan Erick Thohir (12%). Adapun Menteri Agama Fachrul Razi mendapatkan nilai merah. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam merespons survei itu, pengamat Indo Barometer, M Qodari, menjelaskan Indo Barometer memberikan pertanyaan terbuka pada responden. Mereka diminta menyebutkan satu nama menteri yang kinerja dianggap bagus. “Prabowo disebut kinerjanya bagus karena menteri yang paling dikenal. Karena dikenal persepsi masyarakat menganggap kinerjanya bagus,” terangnya ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Lalu dari pertanyaan itu, terang Qodari, responden diminta menjelaskan alasan mereka. Banyak yang menjawab kinerjanya nyata (19,5%), tegas (18%), sudah berpengalaman (16%), dan lain-lain. “Demokrat mungkin saja tak setuju karena ada menteri lain yang dianggap bagus dan kriterianya berbeda,” tukasnya.
Sementara itu, kepala Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tidak melihat penilaian sepotong. (Ths/Medcom/Ind/P-5)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved