Data tidak Akurat Bantuan pun Sia-Sia

ANGGARAN bantuan sosial bersasaran yang disalurkan pemerintah masih rendah jika dibandingkan dengan subsidi yang tidak bersasaran.

Kini, pemerintah hanya bisa menyediakan bantuan sosial bersasaran sekitar 0,59% dari total produk domestik bruto (PDB).

"Padahal, proporsi belanja perlindungan sosial berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, anggaran bantuan sosial, subsidi, dan dana desa dalam APBN mencapai Rp390 triliun atau 2,46% dari PDB Indonesia. Hanya karena tidak bersasaran, beberapa bantuan sosial dan subsidi seperti subsidi elpiji lebih banyak dinikmati kelompok warga mampu.

"Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan proporsi belanja perlindungan sosial dengan mereformasi kebijakan subsidi yang tidak produktif agar dapat dialokasikan untuk peningkatan belanja perlindungan sosial," lanjut Wapres.

Berdasarkan data World Social Protection Report, lanjut Wapres, Indonesia termasuk negara dengan proporsi belanja perlindungan sosial dari total PDB cukup rendah. Proporsi belanja perlindungan sosial negara-negara OECD seperti Prancis dan Denmark di atas 30%. Adapun rata-rata di seluruh dunia berada pada kisaran 13%.

"Sejauh ini negara-negara dengan alokasi belanja perlindungan sosial relatif besar memiliki tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain," ujar Wapres.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan ketidakakuratan data penduduk miskin sebagai penyebab dana bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah tidak sesuai peruntukan.

"Tidak ada data yang tunggal. Semua kementerian mesti satu sasaran yang simultan untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti leading sector-nya Bappenas," ungkap Muhadjir seusai rapat koordinasi TNP2K.

Per September 2019, di seluruh Indonesia jumlah rumah tangga miskin dan sangat miskin sebesar 9,4% dari 157,1 juta keluarga. Data itu diperbarui setiap tiga bulan sekali.

Fiktif

Dalam menanggapi pernyataan Menko PMK soal akurasi data, anggota Badan Anggaran DPR Marwan Dasopang mengatakan kecurigaan itu sudah sejak lama dirasakan. "Kami menemukan fakta di lapangan sebagian penerima bantuan sosial tidak masuk kategori miskin. Ada data yang bisa dikategorikan fiktif karena tidak menyebutkan alamat lengkap dan siapa penerimanya."

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung, mengakui tahun ini pemerintah menambah besaran dana bagi setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program sembako, yakni dari Rp110 ribu per bulan menjadi Rp150 ribu.

MI/Rudi Kurniawansyah

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung.

"Program sembako merupakan perubahan dari bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk memberikan gizi lebih seimbang kepada KPM. Semua disalurkan melalui satu kartu, yaitu kartu keluarga sejahtera. Kartunya sama dengan penerima bantuan PKH untuk mengambil dana cash di ATM atau bank, tetapi beda rekening karena ini menggunakan e-wallet," jelas Andi.

Pada tahun ini, Kemensos mendapat anggaran Rp28,1 triliun untuk program sembako. Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp20,4 triliun. (Rif/Ifa/X-3)