Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait pemulangan atau penolakan pada Juni nanti.
"Kenapa kajian pemulangan atau tidak 600 eks kombatan IS ini butuh waktu hingga April hingga Mei? Karena dilengkapi profiling untuk mengetahui seperti Ali Muchtar ini anak siapa, lahir, tinggal, sekolah dimana dan lainnya. Itu untuk mendapatkan data akurat. Kemudian eksekutif summary-nya harus mantap dari draf kajiannya akan menjadi dokumen negara," papar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, dalam diskusi bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Pada kesempatan itu, hadir Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Willy Aditya, Pengamat Terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habib dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Dia mengatakan profiling sangat penting untuk melihat sejauh mana ideologi eks IS, berikut pandangan terhadap Pancasila dan lainnya. Cara itu diambil guna menekan potensi penyebaran paradigma yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
Baca juga: Eks Kombatan ISIS Perlu Dikarantina
Menurut dia, yang secara pribadi menolak kepulangan 600 orang eks IS, pemerintah telah membuat tim kajian. Tujuannya, mendapatkan landasan untuk Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan.
"Itu sebabnya ada dua draf yang sekarang, tim yang dibentuk pada 17 Januari kemarin. Tim itu untuk membahas pemulangan atau tidak (600 eks kombatan IS dari Suriah). Kalau tidak ada aral melintang, mungkin Maret atau April kelar atau Mei. Karena Juni draf itu sampai kepada Presiden, kemudian mengambil keputusan," jelasnya.
Ngabalin mengatakan secara pribadi Presiden Jokowi telah mengambil sikap penolakan terhadap kepulangan 600 eks kombatan IS. Namun, pemerintah belum memutuskan nasib mereka, karena harus mengkaji terlebih dahulu. Hal ini penting agar langkah pemerintah komprehensif dan berlandaskan data yang kuat.
"Seberat apapun pasti Presiden punya keputusan. Kita tahu Presiden tidak takut siapapun. Putusan apapun soal isu ini akan mendasarkan asas manfaat bagi bangsa dan negara juga rakyat," pungkasnya.(OL-11)
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, menjadi pembicara dalam diskusi bertema Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved