Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait pemulangan atau penolakan pada Juni nanti.
"Kenapa kajian pemulangan atau tidak 600 eks kombatan IS ini butuh waktu hingga April hingga Mei? Karena dilengkapi profiling untuk mengetahui seperti Ali Muchtar ini anak siapa, lahir, tinggal, sekolah dimana dan lainnya. Itu untuk mendapatkan data akurat. Kemudian eksekutif summary-nya harus mantap dari draf kajiannya akan menjadi dokumen negara," papar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, dalam diskusi bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Pada kesempatan itu, hadir Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Willy Aditya, Pengamat Terorisme Universitas Indonesia, Ridlwan Habib dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Dia mengatakan profiling sangat penting untuk melihat sejauh mana ideologi eks IS, berikut pandangan terhadap Pancasila dan lainnya. Cara itu diambil guna menekan potensi penyebaran paradigma yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
Baca juga: Eks Kombatan ISIS Perlu Dikarantina
Menurut dia, yang secara pribadi menolak kepulangan 600 orang eks IS, pemerintah telah membuat tim kajian. Tujuannya, mendapatkan landasan untuk Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan.
"Itu sebabnya ada dua draf yang sekarang, tim yang dibentuk pada 17 Januari kemarin. Tim itu untuk membahas pemulangan atau tidak (600 eks kombatan IS dari Suriah). Kalau tidak ada aral melintang, mungkin Maret atau April kelar atau Mei. Karena Juni draf itu sampai kepada Presiden, kemudian mengambil keputusan," jelasnya.
Ngabalin mengatakan secara pribadi Presiden Jokowi telah mengambil sikap penolakan terhadap kepulangan 600 eks kombatan IS. Namun, pemerintah belum memutuskan nasib mereka, karena harus mengkaji terlebih dahulu. Hal ini penting agar langkah pemerintah komprehensif dan berlandaskan data yang kuat.
"Seberat apapun pasti Presiden punya keputusan. Kita tahu Presiden tidak takut siapapun. Putusan apapun soal isu ini akan mendasarkan asas manfaat bagi bangsa dan negara juga rakyat," pungkasnya.(OL-11)
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, menjadi pembicara dalam diskusi bertema Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Jakarta, Minggu (9/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved