Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEPOLISIAN Republik Indonesia membentuk beberapa satuan tugas (Satgas) untuk membantu tugas struktural yang sudah ada. Salah satunya adalah Satgas Nusantara.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut Satgas Nusantara berkaitan dengan hajatan nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Satgas Nusantara berkaitan dengan Pilkada, untuk cooling system," kata Argo di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (30/1).
Dengan adanya Satgas Nusantara, Argo mendorong masyarakat untuk menyukseskan pilkada yang akan dihelat di 270 daerah.
"(Satgas) ini untuk mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pilkada. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di situ," terang Argo.
Baca juga : Pilkada di Sembilan Provinsi ini Dinilai Rawan
Berdasarkan data per Oktober 2019, Indeks Potensi Kerawanan Pilkada Provinsi 2020, Sulawesi Tengah menjadi provinsi paling rawan dengan skor 55,72. Peringkat berikutnya disusul oleh Sulawesi Utara (38,09), Kalimantan Selatan (37,12), dan Kepulauan Riau (34,58).
Untuk IPK level Pilkada Kota 2020, Tomohon menempati urutan pertama (38,09). Disusul oleh Bitung (37,12) dan Tangerang Selatan (34,58). Sedsngkan IPK Pilkada Kabupaten 2020 menempatkan Nabire (80,37) di peringkat teratas. Disusul oleh Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), dan Manggarai Barat (75,57).
Pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di sembiln provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Selain Satgas Nusantara, Korps Bhayangkara juga membentuk sembilan satgas lain, yaitu Satgas Pengawalan Investasi, Satgas PON (Pekan Olahraga Nasional), Satgas Antimafia Bola, Satgas Pangan, Satgas Karhutla, Satgas Migas, Satgas Saber Pungli, Satgas Penanggulangan Bencana, dan Satgas Penanggulangan Hoaks. (OL-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved