Kamis 30 Januari 2020, 08:50 WIB

Pilkada di Sembilan Provinsi ini Dinilai Rawan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pilkada di Sembilan Provinsi ini Dinilai Rawan

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Kapolri, Jenderal Idham Azis.

 

KEPOLISIAN meluncurkan indeks potensi kerawanan (IPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi 2020. Indeks yang mengacu pada data per Oktober 2019 itu menempatkan Sulawesi Tengah menjadi provinsi paling rawan, dengan skor 55,72. Peringkat berikutnya ada Sulawesi Utara (38,09), Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau, dan (34,58).

Untuk IPK level Pilkada Kota 2020, Tomohon menempati urutan pertama (38,09). Disusul Bitung (37,12) dan Tangerang Selatan (34,58). Adapun IPK Pilkada Kabupaten 2020 menempatkan Nabire (80,37) di peringkat teratas. Disusul Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), dan Manggarai Barat (75,57).

IPK tersebut dikemukakan pada saat rapat pimpinan (Rapim) Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, kemarin. Kapolri Jenderal Idham Azis mengungkapkan Polri akan fokus pengamanan pilkada serentak 2020.

"(Rapim) ini untuk menyamakan persepsi di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan Polri hadapi di tahun 2020. Tugas-tugas tersebut antara lain ialah pengamanan pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2020 di 270 wilayah," kata Idham.

Selain pilkada serentak pada September mendatang, Idham juga mengatakan kepolisan akan mengamankan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. "Hal-hal lain yang kita sudah bicarakan ialah pengamanan seluruh proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kira-kira itu yang kita bicarakan, dan hal-hal lain pembinaan personel, kemudian penanganan kasus-kasus yang sekarang sedang dikerjakan Bareksrim juga sudah dibicarakan secara teknis," tandas Idham.

Sementara itu, di rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memperkenalkan lima organisasi yang diinisiasinya. Kelima organisasi itu ialah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Komando Operasi Khusus TNI, Pusat Informasi Maritim TNI, Satuan Siber TNI, dan Satuan TNI Terintegrasi.

"Berbagai organisasi baru yang dibentuk merupakan upaya TNI untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan gelar operasi di seluruh wilayah NKRI. Kita akan tingkatkan peran serta TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia," ujar Hadi.

Hadi sengaja memperkenalkan sekarang karena rapim membahas, merumuskan kebijakan serta strategi menghadapi tantangan ke depan. "Manfaatkan forum ini untuk menguatkan jalinan komunikasi, menyampaikan gagasan, menyamakan persepsi dan memantapkan soliditas dan profesionalitas TNI sehingga mencapai tugas pokok secara optimal," ujarnya.(Tri/Pra/P-5)

Berita Terkini

Read More

Top Tags

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More