Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Pidana Universitas Krisnadwiapyana Indriyanto Seno Adji menilai kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) mencerminkan kinerja pemberantasan korupsi membaik. Namun, tandasnya, pemerintah perlu mendorong lebih lagi terhadap upaya perbaikan sistem supaya lebih berintegritas.
"Saya berpendapat bahwa IPK Indonesia 2019 ini mencerminkan adanya kemajuan pemberantasan korupsi, artinya pendekatan dengan metode pencegahan dan penindakan korupsi mendekati harapan masyarakat secara luas," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (23/1).
Ia juga menilai capaian IPK tersebut tidak luput akibat kerja sama antarpenegak hukum dan lembaga semakin membaik. Namun seluruh pihak tidak boleh puas dengan capaian tersebut.
Pemerintah perlu terus mendorong kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih terarah dan terintegrasi pada pokok-pokok perbaikan tata kelola birokrasi. "Kemudian membangun efisiensi regulasi pemberantasan korupsi yang berbasis omnibus law, serta pembangunan karakter moral dan integritas penyelenggaran negara yang berwawasan bersip korupsi secara massif kelembagaan," pungkas mantan Plt Wakil Ketua KPK itu. (OL-8).
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved