Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TREN intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial (medsos).
"Hasil survei yang dilakukan Wahid Institute menunjukkan tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu," kata Direktur Wahid Institue Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid di Kampus IBI Kesatuan, Kota Bogor, Sabtu (18/1).
Baca juga: Cebong-Kampret Bersatu, Mahfud MD: Ujaran Intoleran Turun 80%
Menurut Yenny, dari hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal.
"Data itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa. Karena, kalau balita tidak mungkin melakukan gerakan radikal," katanya.
Ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%.
Sedangkan, sikap intoleransi di Indonesia, menurut Yenny juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%.
Baca juga: Pemda Diharapkan Berperan Aktif Jaga Kerukunan Umat Beragama
Menurut Yenny, radikalisme adalah tindakan yang merusak atau berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia, misalnya perusakan rumah ibadah agama lain. Sedangkan, intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan, kelompok lain atau orang lain, mengekspresikan hak-haknya, misalnya dilarang melakukan kegiatan yang legal. "Sebagai contoh, etnis tertentu tidak boleh bekerja di profesi tertentu atau tidak boleh menampilkan budaya etniknya," katanya.
Yenny juga menyatakan mengapresiasi langkah Pemerintah yang melarang menyampaikan ujaran kebencian. "Karena, ujaran kebencian itu memberikan dampak sangat besar terhadap radikalisme dan intoleransi," katanya. (X-15)
Baca juga: BPIP Kecam Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumbar
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
MAARIF Institute for Culture and Humanity menanggapi soal kasus perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Soeharto, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang diusulkan Kemensos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini
Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Yenny yang dalam membangun masyarakat inklusif. Lalu, memberdayakan perempuan, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekaguman kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya
KESEMPATAN warga Tionghoa merayakan Imlek sesungguhnya menjadi jauh lebih terbuka sejak Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved