Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mohammad Afifuddin mengatakan sidang kode etik terkait suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan hanya akan digelar satu kali. Nasib Wahyu akan langsung diputus dalam sidang tersebut.
"Sekali sidang. Cuma prosesnya kapan, kami hanya ikuti DKPP," kata Afif di Upnormal Caffe, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Ia pun menyampaikan jika sidang kode etik Wahyu pantas dipercepat. Pasalnya kasus itu sudah masuk dalam perbincangan publik.
"Cuma kalau mau diancang-ancang karena ini menjadi perhatian publik, ya," tuturnya.
Baca juga: Putuskan Hadir di Sidang Etik DKPP, Wahyu tak akan Membela Diri
Pihaknya akan bekerja sesuai dengan fungsi Bawaslu sebagai pelapor pelanggaran kode etik dalam kasus Wahyu. Dia enggan mengomentari lebih banyak kasus itu.
"Ya, karena dia tertangkap tangan. Ada potensi pidananya meskipun dia masih tersangka dan belum terdakwa. Ini kelihatannya yang saya lihat Pak Wahyu datang, mungkin akan didengarkan keterangan aslinya," pungkasnya.(OL-5)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved