Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH aktivis antikorupsi dan pemilu menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengirimkan obat antidiare dan obat masuk angin kepada komisioner KPK sebagai simbol dukungan agar lembaga antirasuah tidak melempem dalam mengusut kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDIP Harun Masiku.
"Obat diare kami berikan kepada masing-masing komisioner KPK untuk memastikan bahwa KPK akan menuntaskan kasus OTT komisioner KPU yang juga diduga melibatkan partai politik," kata pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1).
Tokoh yang juga hadir dalam penyerahan obat tersebut antara lain Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Badi'ul Hadi, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta dan analis politik Exposit Strategic Arif Susanto.
Baca juga: PDIP tidak Boleh Tolak Penggeledahan KPK
Mereka berharap KPK tidak melempem dalam menangani kasus suap komisioner KPU. Terlebih, dalam kasus itu disebut-sebut juga berkaitan dengan petinggi parpol.
"Komisioner KPK jangan sampai kena diare dalam mengusut OTT yang. Kami menunggu langkah tegas KPK. Seperti kita tahu, KPK dalam langkahnya ada rencana penyegelan partai politik yang sampai sekarang kita tidak tahu kapan dilakukan," imbuh Ray merujuk gagalnya tim KPK menyegel kantor DPP PDIP pekan lalu.
Hingga hari ini, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Sebagai penerima ialah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Agustiani juga pernah tercacat sebagai caleg PDIP pada pemilu lalu.
Adapun sebagai pemberi yang ditetapkan tersangka ialah kader PDIP Harun Masiku dan Saeful Bachri yang diduga staf di DPP PDIP. Sama halnya dengan Agustiani, Saeful juga tercatat menjadi caleg PDIP pada pemilu lalu.(OL-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved