Rabu 15 Januari 2020, 10:15 WIB

PDIP tidak Boleh Tolak Penggeledahan KPK

Adin Azhar | Politik dan Hukum
PDIP tidak Boleh Tolak Penggeledahan KPK

ANTARA/M Risyal Hidayat
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri

 

PENGELEDAHAN oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya paksa. Pihak yang menghalanginya terancam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi yakni menghalangi penyidikan.

"Di sana jelas, mengganggu proses penyidikan dan penuntutan, ini konteksnya dalam penanganan perkara siapa pun ya. Bahwa ada informasi menolak akan digeledah dan seterusnya, saya juga baru tahu kalau itu ada," ujar plt jubir KPK Ali Fikri, Selasa (14/1) malam.

Menurut Ali, pada Kamis (9/1), KPK tidak menggeledah DPP PDI Perjuangan. Namun bermaksud mengamankan tempat atau memberi status quo.

Fikri berdalih pengamanan ketika itu dilakukan bukan oleh penyidik, namun tim penyelidik.

"Karena tim penyelidik, tentu bukan melakukan penggeledahan, karena penggeledahan itu sesuai dengan KUHP itu dilakukan oleh tim penyidik. Dan itu sudah proses penyidikan. Sedangkan pada hari itu, belum dilakukan penyidikan," kata Ali.

Dia membenarkan tim penyelidik kala itu tidak membawa surat penggeledahan ke DPP PDIP. Sebab yang mereka lakukan bukan untuk menggeledah.

"Tapi kami memastikan bahwa tim KPK yang datang ke DPP PDIP pada saat itu pada proses penyidikan telah dibekali dengan surat tugas yang lengkap sebagaimana SOP berlaku," kata Ali.

Menurut dia, tidak ada upaya memaksa dalam penyelidikan, berbeda dengan penyidikan. Alhasil, pihaknya tidak menyegel ruangan Hasto Kristiyanto di DPP PDIP. Sebab ada target lain yakni menggeledah KPU dan kantor Wahyu Setiawan.

Ali menyebut DPP PDIP, kantor Wahyu, dan KPU merupakan tiga target utama.

Namun dia berdalih tim KPK fokus ke dua lokasi selain DPP PDIP.

"Ketika DPP PDIP kendala teknis, harus izinnya lama kemudian kami bergeser ke KPU dan di ruang kerja disambut Pak Arief (Ketua KPU) dan kemudian kami dengan cepat bisa melaksanakan pengamanan atau penyegelan. Sehingga berjalan lancar sehingga tim begerak ke geduk KPK untuk dilakukan gelar perkara," dalih Ali. (OL-2)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

DPR Diminta Tak Paksakan Buka Masa Sidang

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 16:45 WIB
Trubus mengatakan tindakan itu akan mengecewakan masyarakat yang saat ini tengah bahu-membahu menyuarakan menjaga jarak...
Antara

Pemerintah Didorong Terbitkan Larangan Mudik

👤Ant 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 16:00 WIB
Jika kebijakan-kebijakan pemerintah dipatuhi dengan langkah tegas dan konkret, pandemi korona bisa diatasi dengan...
MI/MOHAMAD IRFAN

Pembukaan Masa Sidang Agar DPR Bisa Ikut Bekerja Awasi Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 14:05 WIB
Dari sisi legislasi, DPR juga tentu perlu mengantisipasi adanya perubahan yang sangat mendesak atas undang-undang. Kalaupun ada Perppu,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya