Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin menginginkan selain kompetensi aparatur sipil negara (ASN) diperkuat, komitmen terhadap wawasan kebangsaan juga harus menjadi perhatian dalam kelembagaan pemerintah. Ia tidak ingin ASN terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
"Jangan sampai pegawai kita terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita. Sekarang itu disebut radikal- terorisme yang sudah merambat kemana-mana," ujar Wapres ketika menerima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo dan ASN berprestasi di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1).
Wapres menekankan bahwa komitmen kebangsaan dan kenegaraan menjadi kualitas dan prioritas reformasi birokrasi saat ini. Ia pun mengapresiasi pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang beprestasi oleh Kementerian PAN-RB.
Menurutnya upaya itu mendorong dan memberikan motivasi supaya ASN bekerja lebih baik. Ia menambahkan bahwa salah satu menjadi tugas Kementerian PAN-RB yaitu melakukan perubahan pejabat eselon III dan IV dari jabatan struktural menjadi fungsional. Tujuannya agar birokrasi di pemerintah lebih efisien.
"Ini bukan masalah gampang saya kira, dituntut maksudnya supaya lebih efisien dan lebih efektif kerja.
Semua itu dimaksudkan untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi," ucap Wapres.
Wapres juga mendorong agar kerja ASN lebih baik pada masa yang akan datang. ASN, diminta mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Pasalnya selama ini, ujarnya, ada kesan birokrasi belum mampu merespons perubahan atau ada kelambatan dan ketidakkesiapan ASN dalam era revolusi industri 4.0.
Ia berharap melalui penghargaan PNS berprestasi akan semakin banyak ASN terinspirasi melakukan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi. (OL-4)
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved