Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Dirut Pelindo II RJ Lino.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kini masih menunggu hasil audit tersebut agar penyidikan yang dilakukan sejak 2015 lalu itu bisa segera rampung.
"Kami sangat mengapresiasi kalau nanti (laporan BPK) sudah selesai sehingga teman-teman penyidik akan melanjutkan pemberkasan dan bisa dilakukan pelimpahan tahap I ke jaksa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1).
Hal itu disampaikan Ali merespons pihak BPK yang menyatakan telah menyelesaikan imvestigasi terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi quay container crane (QCC) di Pelindo II itu.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan pihaknya kini dalam proses penyelesaian audit kerugian negara dalam kasus yang menjerat RJ Lino.
Baca juga : Nurhadi Tak Penuhi Panggilan KPK
"Penghitungan kerugian keuangan negaranya sudah selesai dan laporannya tengah dibuat. Resminya nanti kami sampaikan ke KPK," kata Achsanul kepada wartawan, Jumat (3/1).
Ia enggan menyebutkan berapa kerugian keuangan negara yang timbul dalam dugaan korupsi tersebut. Laporan resmi rencananya akan disampaikan ke komisi antikorupsi paling lama dua pekan mendatang.
KPK menetapkan Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II pada 2015 lalu. Hingga kini, Lino belum ditahan.
Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga Lino telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi dirut perusahaan pelat merah itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. (OL-7)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved