Indonesia Nilai Tiongkok Langgar Kesepakatan Hukum Laut

Kapal-kapal Tiongkok mengabaikan kesepakatan UNCLOS 1982 tersebut sehingga dengan sengaja menerobos perbatasan laut zona ekonomi esklusif (ZEE) Indonesia di daerah perairan Natuna.

"Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982 oleh karena itu kami mendesak agar Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982," ujar Retno di kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) usai melakukan rapat gabungan dengan beberapa menteri terkait membahas perkembangan terkahir di Laut China Selatan, Jumat (3/1).

Retno menuturkan Indonesia tidak akan mengakui klaim sepihak Tiongkok terkait perairan Natuna. Indonesia menilai Tiongkok tidak memiliki alasan hukum yang diakui di dunia internasional sehingga tidak berhak melakukan klaim terhadap perairan Natuna. Terlebih berdasarkan UNCLOS 1982 perairan Natuna merupakan wilayah ZEE dari Indonesia.

"Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional internasional melalui uniclos 1982," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menegaskan berdasarkan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berada di bawah naungan Menkopolhukam yaitu Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Perhubungan (Menhub) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terlah disepakati bahwa Indonesia akan mengeintensifkan jumlah frekuensi kapal-kapal patroli untuk menjaga dan megawasai kegiatan perikanan di perairan Natuna Kepulauan Riau.

"Kita intesifikasi kapal-kapal patroli untuk memantau kegiatan perikanan di perairan Natuna," ujar Retno.

Sebelumnya, pihak Tiongkok secara tegas menentang negara, organisasi, dan indvidu manapun yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugika kepentingan negara mereka. Tiongkok menilai UNCLOS 1982 merupakan arbirtrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

"Saya menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi," kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuan. (Uta/OL-09)