Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
AREA rumah tahanan (rutan) C-1 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengalami banjir pada Rabu (1/1) kemarin.
Rutan yang berada di belakang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Kuningan, Jakarta Selatan itu, sempat tergenang banjir setinggi 30-50 sentimeter.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan para tahanan sempat dievakuasi ke area lobi gedung ACLC. Banjir menggenangi rutan sejak Rabu (1/1) pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Kini, kondisinya sudah normal kembali dan para tahanan sudah dikembalikan ke rutan.
Baca juga : Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
"Sekarang sudah normal kembali. Kemarin di bagian luar (rutan) air setinggi lutut sehingga masuk ke ruang tahanan di lantai ground. Tahanan sempat dievakuasi sementara ke lobi gedung menunggu petugas menyedot air," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/1).
Di kawasan Gedung ACLC KPK, banjir terpantau sudah surut. Genangan air sudah tidak lagi terihat di kawasan tersebut. Ali menambahkan meski saat kondisi telah normal kembali, KPK tetap mengantisipasi ancaman banjir.
Jika kembali terjadi banjir, tahanan di Rutan C-1 rencananya akan dievakuasi ke Rutan K-4 di Gedung Merah Putih KPK atau di Rutan Pomdam Jaya Guntur yang kondisinya terbebas banjir.
Sejak Rabu (1/1), banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. (OL-7)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved