Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
AREA rumah tahanan (rutan) C-1 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengalami banjir pada Rabu (1/1) kemarin.
Rutan yang berada di belakang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Kuningan, Jakarta Selatan itu, sempat tergenang banjir setinggi 30-50 sentimeter.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan para tahanan sempat dievakuasi ke area lobi gedung ACLC. Banjir menggenangi rutan sejak Rabu (1/1) pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Kini, kondisinya sudah normal kembali dan para tahanan sudah dikembalikan ke rutan.
Baca juga : Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
"Sekarang sudah normal kembali. Kemarin di bagian luar (rutan) air setinggi lutut sehingga masuk ke ruang tahanan di lantai ground. Tahanan sempat dievakuasi sementara ke lobi gedung menunggu petugas menyedot air," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/1).
Di kawasan Gedung ACLC KPK, banjir terpantau sudah surut. Genangan air sudah tidak lagi terihat di kawasan tersebut. Ali menambahkan meski saat kondisi telah normal kembali, KPK tetap mengantisipasi ancaman banjir.
Jika kembali terjadi banjir, tahanan di Rutan C-1 rencananya akan dievakuasi ke Rutan K-4 di Gedung Merah Putih KPK atau di Rutan Pomdam Jaya Guntur yang kondisinya terbebas banjir.
Sejak Rabu (1/1), banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. (OL-7)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved