Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Ketua KPK Firli Bahuri berhak tetap menjadi anggota Kepolisian Indonesia. Namun, kata dia, status Firli saat ini tidak memiliki jabatan apapun di kepolisian atau nonaktif.
“Dia non-aktif dong. Dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri tapi non-aktif tidak ikut ke sana lagi. Kan dia punya hak sampai masa pensiun,” kata Mahfud di Istana Bogor, Jumat (27/12).
Mahfud mengatakan Firli sudah mundur dari jabatan selaku Kapolda Sumatra Selatan. Ia mengatakan, Firli nonaktif dari jabatan organiknya sesuai aturan.
Baca juga: Firli: Saya Sudah tidak Memiliki Jabatan di Kepolisian
Ihwal kritikan yang menyebut Firli memiliki atasan Kapolri lantaran masih menjadi anggota Polri, Mahfud membantah. Mahfud menegaskan, Firli tidak berada di bawah Kapolri lantaran jabatannya di KPK setingkat dengan itu.
“Seperti menteri dengan menteri kan bukan di bawahnya, meski satu ini. Kita proporsional saja. Itu hak dia lho untuk tetap menjadi anggota Polri tapi tidak menjabat apapun di Polri," pungkasnya.(OL-5)
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved