Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Ketua KPK Firli Bahuri berhak tetap menjadi anggota Kepolisian Indonesia. Namun, kata dia, status Firli saat ini tidak memiliki jabatan apapun di kepolisian atau nonaktif.
“Dia non-aktif dong. Dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri tapi non-aktif tidak ikut ke sana lagi. Kan dia punya hak sampai masa pensiun,” kata Mahfud di Istana Bogor, Jumat (27/12).
Mahfud mengatakan Firli sudah mundur dari jabatan selaku Kapolda Sumatra Selatan. Ia mengatakan, Firli nonaktif dari jabatan organiknya sesuai aturan.
Baca juga: Firli: Saya Sudah tidak Memiliki Jabatan di Kepolisian
Ihwal kritikan yang menyebut Firli memiliki atasan Kapolri lantaran masih menjadi anggota Polri, Mahfud membantah. Mahfud menegaskan, Firli tidak berada di bawah Kapolri lantaran jabatannya di KPK setingkat dengan itu.
“Seperti menteri dengan menteri kan bukan di bawahnya, meski satu ini. Kita proporsional saja. Itu hak dia lho untuk tetap menjadi anggota Polri tapi tidak menjabat apapun di Polri," pungkasnya.(OL-5)
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved