Selasa 17 Desember 2019, 21:40 WIB

Pemerintah Didesak Buat Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Pemerintah Didesak Buat Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran

Antara
Pemerintah diminta segera menuntaskan seluruh aturan turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No. 18/2017

 

PEMERINTAH diminta menuntaskan beberapa isu utama yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo  dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember.  

"Misalnya kita desak pemerintah untuk segera menuntaskan seluruh aturan turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No. 18/2017 dan segera menyusun peta jalan perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Wahyu  dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12).

Peta jalan perlindungan PMI, kata dia, harus berorientasi pelayanan publik, berwatak desentralisasi, serta bersperspektif keadilan dan kesetaraan gender. "Selain itu kami juga menyatakan penolakan likuidasi UU No 18/2017 ke dalam rencana Omnibus Law bidang Ketenagakerjaan, karena kami anggap legislasi ini ingin menyederhanakan seluruh UU yang terkait ketenagakerjaan dalam satu payung Omnibus Law Ketenagakerjaan/Cipta Lapangan Kerja," kata Wahyu.

Menurut dia jika UU No 18/2017, termasuk obyek likuidasi UU untuk disatukan dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan, komitmen perlindungan pekerja migran dalam UU No 18/2017 hanya berumur pendek di atas kertas tanpa pernah terlaksana di lapangan. "Semoga isu-isu pokok ini menjadi perhatian pemerintah termasuk juga DPR," pungkas Wahyu. (A-1)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya