Selasa 17 Desember 2019, 21:40 WIB

Pemerintah Didesak Buat Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Pemerintah Didesak Buat Peta Jalan Perlindungan Pekerja Migran

Antara
Pemerintah diminta segera menuntaskan seluruh aturan turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No. 18/2017

 

PEMERINTAH diminta menuntaskan beberapa isu utama yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo  dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember.  

"Misalnya kita desak pemerintah untuk segera menuntaskan seluruh aturan turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No. 18/2017 dan segera menyusun peta jalan perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Wahyu  dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12).

Peta jalan perlindungan PMI, kata dia, harus berorientasi pelayanan publik, berwatak desentralisasi, serta bersperspektif keadilan dan kesetaraan gender. "Selain itu kami juga menyatakan penolakan likuidasi UU No 18/2017 ke dalam rencana Omnibus Law bidang Ketenagakerjaan, karena kami anggap legislasi ini ingin menyederhanakan seluruh UU yang terkait ketenagakerjaan dalam satu payung Omnibus Law Ketenagakerjaan/Cipta Lapangan Kerja," kata Wahyu.

Menurut dia jika UU No 18/2017, termasuk obyek likuidasi UU untuk disatukan dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan, komitmen perlindungan pekerja migran dalam UU No 18/2017 hanya berumur pendek di atas kertas tanpa pernah terlaksana di lapangan. "Semoga isu-isu pokok ini menjadi perhatian pemerintah termasuk juga DPR," pungkas Wahyu. (A-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kejagung: Benny Raup 70% Keuntungan Jalin Bisnis dengan Tan Kian

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Maret 2021, 09:11 WIB
Berdasarkan hasil penyidikan, kepemilikian apartemen tersebut menggunakan nama orang lain, di antaranya anggota keluarga...
ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Perpres Minol Jokowi Beda Dengan Era SBY

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 08:13 WIB
Perpres soal minuman beralkohol yang telah ditandatangani Presiden Jokowi hanya berlaku di empat provinsi yang memiliki kearifan...
MI/Supardji Rasban

Nasdem Targetkan 13 Kursi di Jateng, Bila Gagal Pengurus Dipecat

👤Supardji Rasban 🕔Selasa 02 Maret 2021, 07:50 WIB
Partai NasDem ancam pecat pengurus partai yang gagal mengantarkan NasDem sebagai partai ketiga terbesar dalam Pemilihan Legislatif...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya