Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
TIM Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) pada Jaksa Agung Muda Intelijen Korps Adhyaksa meringkus dua oknum jaksa yang diduga memeras saksi kasus tindak pidana korupsi.
Kedua oknum jaksa itu ialah Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI Yanuar Reza Muhammad serta Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI Firsto Yan Presanto. Keduanya terbukti menerima uang dari mantan Manager PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari, M Yusuf.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2019, di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (3/12), mengatakan M Yusuf selaku saksi kasus korupsi yang kebetulan ditangani jajaran Kejaksaan Tinggi DKI, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar kepada kedua oknum jaksa tersebut.
"Pada 2 Desember 2019 sekitar pukul 14.50 WIB, Tim PAM SDO telah menangkap tiga orang, yaitu dua oknum jaksa dan satu pihak swasta berinisial CH (Cecep Hidayat)," kata Burhanuddin.
Jaksa Agung membeberkan, berdasarkan informasi di lapangan, M Yusuf menyerahkan uang tersebut kepada kedua oknum jaksa melalui perantara Cecep. Fulus itu terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari TA 2012-2017.
Penyerahan uang dilakukan dua tahap. Pertama, pada 15 Oktober 2019 diserahkan Rp500 juta dalam bentuk US$20 ribu (setara Rp248 juta) dan sisanya Rp216 juta diberikan via transfer oleh M Yusuf ke rekening Bank Mandiri milik Cecep.
Tiga hari berselang, Rp500 juta diserahkan disebuah hotel di Jalan Pramuka, Jakarta. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa total dana yang diminta kedua oknum jaksa itu sebesar Rp2,5 miliar. (OL-8)
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved