Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Badan Anggaran dan Komisi XI untuk mencermati penambahan utang luar negeri. Hal itu mengingat melebarnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Puan mengingatkan agar defisit ABN perlu dijaga dalam batas aman meski tetap dibutuhkan sebagai pemicu pergerakan ekonomi.
“Melebarnya defisit APBN karena pemerintah butuh tambahan ruang fiskal. Tapi konsekwensinya akan ada penambahan hutang luar negeri,” ujar Puan dalam catatan akhir tahunnya tentang kondisi ekonomi, Senin (2/12).
Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2% terhadap PDB hingga akhir 2019, atau naik dari target APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 1,93%. Membesarnya defisit APBN 2019 terjadi karena pemerintah membutuhkan ruang fiscal yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya perekonomian dunia.
Pertumbuhan perekonomian global belakangan terus diprediksi menurun hingga 3,0%, dibanding tahun-tahun sebelumnya dari kisaran 3,8%. Volume perdagangan global tahun ini diprediksi pertumbuhannya hanya 1,1%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global antara lain akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.
Dengan kondisi eksternal seperti itu, menurut Puan, pemerintah harus menggenjot konsumsi dalam negeri.
“Pelebaran defisit perlu dilakukan karena pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat, terutama di daerah untuk bisa menjaga daya beli,” pungkasnya. (OL-8)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved