Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Badan Anggaran dan Komisi XI untuk mencermati penambahan utang luar negeri. Hal itu mengingat melebarnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Puan mengingatkan agar defisit ABN perlu dijaga dalam batas aman meski tetap dibutuhkan sebagai pemicu pergerakan ekonomi.
“Melebarnya defisit APBN karena pemerintah butuh tambahan ruang fiskal. Tapi konsekwensinya akan ada penambahan hutang luar negeri,” ujar Puan dalam catatan akhir tahunnya tentang kondisi ekonomi, Senin (2/12).
Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2% terhadap PDB hingga akhir 2019, atau naik dari target APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 1,93%. Membesarnya defisit APBN 2019 terjadi karena pemerintah membutuhkan ruang fiscal yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya perekonomian dunia.
Pertumbuhan perekonomian global belakangan terus diprediksi menurun hingga 3,0%, dibanding tahun-tahun sebelumnya dari kisaran 3,8%. Volume perdagangan global tahun ini diprediksi pertumbuhannya hanya 1,1%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global antara lain akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.
Dengan kondisi eksternal seperti itu, menurut Puan, pemerintah harus menggenjot konsumsi dalam negeri.
“Pelebaran defisit perlu dilakukan karena pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat, terutama di daerah untuk bisa menjaga daya beli,” pungkasnya. (OL-8)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved