Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Badan Anggaran dan Komisi XI untuk mencermati penambahan utang luar negeri. Hal itu mengingat melebarnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Puan mengingatkan agar defisit ABN perlu dijaga dalam batas aman meski tetap dibutuhkan sebagai pemicu pergerakan ekonomi.
“Melebarnya defisit APBN karena pemerintah butuh tambahan ruang fiskal. Tapi konsekwensinya akan ada penambahan hutang luar negeri,” ujar Puan dalam catatan akhir tahunnya tentang kondisi ekonomi, Senin (2/12).
Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2% terhadap PDB hingga akhir 2019, atau naik dari target APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 1,93%. Membesarnya defisit APBN 2019 terjadi karena pemerintah membutuhkan ruang fiscal yang cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya perekonomian dunia.
Pertumbuhan perekonomian global belakangan terus diprediksi menurun hingga 3,0%, dibanding tahun-tahun sebelumnya dari kisaran 3,8%. Volume perdagangan global tahun ini diprediksi pertumbuhannya hanya 1,1%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global antara lain akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.
Dengan kondisi eksternal seperti itu, menurut Puan, pemerintah harus menggenjot konsumsi dalam negeri.
“Pelebaran defisit perlu dilakukan karena pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat, terutama di daerah untuk bisa menjaga daya beli,” pungkasnya. (OL-8)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440Â miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved