Eselon III-IV Mulai Dipangkas

RENCANA Presiden Joko Widodo untuk memangkas jabatan eselon III dan IV dalam birokrasi mulai diimplementasikan. Hal itu dimulai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah itu dilakukan dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).  

Dalam kesempatan itu, sebanyak 19 jabatan eselon III dihilangkan. Sebagian besar merupakan jabatan administrasi dari sebelumnya 36 jabatan.  Selain itu, penghapusan jabatan juga dilakukan untuk pejabat eselon IV sebanyak 74 orang dari sebelumnya berjumlah 124 jabatan.

Penghapusan sebagian pejabat eselon III dan IV ini, menurut Menkeu, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mereformasi birokrasi. Ini merupakan bentuk efisiensi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Penghapusan jabatan eselon III dan IV itu dimulai dari direktorat di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). “Kemenkeu memulai di unit yang lebih banyak diisi jabatan fungsional, yaitu BKF,” kata Sri Mulyani.    

Meski menghilangkan sejumlah jabatan struktural eselon III dan IV, dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV, termasuk eselon II dan fungsional.

Total pejabat yang dilantik di Gedung Juanda, Jumat (29/11), mencapai 204 orang terdiri atas 25 orang pejabat eselon II, ese­lon III, dan IV, serta fungsional sebanyak 179 orang. Menurut Sri Mulyani, pejabat eselon III dan IV itu merupakan pejabat yang tidak bisa dihilangkan karena mereka merupakan satuan kerja (satker) fungsional. “Jadi, tidak seluruh eselon III dan IV hilang, tapi yang memang memiliki fungsi pelayanan dan satker. Ini masih akan dipertahankan karena memang dia memiliki tanggung jawab,” ujar Sri Mulyani.

Efektivitas

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio tidak meyakini pemangkasan sebagian eselon III dan IV di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan akan berjalan efektif. Pasalnya, pemangkasan sejumlah eselon tersebut mengakibatkan putusnya jenjang karir mereka yang dipindahkan menjadi pejabat fungsional.

“Saya selalu katakan, orang mau jadi ASN itu karena dia ingin jadi eselon I atau pangkatnya IVE, kalau itu terjadi di daerah, saya khawatir, tapi mudah-mudahan kekhawatiran saya salah, kenapa karena akan terjadi kekacauan, karena orang tiba-tiba eselonnya putus karena masuk ke fungsional,” kata Agus, Jumat (29/11).

Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan kebijakan perampingan birokrasi melalui pemangkasan eselon III dan IV tidak menemukan kendala. Kebijakan ini menyasar pejabat di KemenpanRB yang ditargetkan rampung akhir tahun ini dan kementerian dan lembaga lain tahun selanjutnya. “Menurut saya tidak ada kendala, di KemenpanRB sudah selesai tinggal diumumkan dan pelantikan baru,” terangnya, Jumat (29/11). Menurut dia, pihaknya juga telah berkonsolidasi dengan kementerian lain untuk menerapkan kebijakan ini. (Ant/X-6)