Rabu 27 November 2019, 10:50 WIB

Komisi III belum Terima Nama Calon Hakim Agung

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Komisi III belum Terima Nama Calon Hakim Agung

MI/Saskia Anindya Putri
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari.

 

KOMISI III DPR mengaku belum menerima nama-nama calon hakim agung dari Komisi Yudisial (KY). Sesuai jadwal, nama-nama calon hakim agung sedianya diserahkan kepada DPR, Senin (25/11).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas mengatakan nama-nama calon hakim agung tersebut baru akan diserahkan hari ini oleh KY. Tobas mendapatkan kepastian tersebut dari salah satu komisioner KY.

Tobas berharap proses seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan KY dapat menjadi sumber pendalaman yang baik untuk ditelaah di Komisi III. Penentuan hakim agung dari nama-nama yang sudah dikirimkan KY akan ditentukan langsung oleh Komisi III.

"Tentu kita berharap apa yang sudah dilakukan KY bisa menjadi bahan pertimbangan kita, dari proses wawancara, latar belakang calon, hingga kemampuan penilaian integritas," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam menentukan calon hakim agung nanti, Tobas menuturkan Komisi III akan mempertibangkan integritas para calon hakim. Tobas menilai hakim merupakan profesi pemutus tertinggi dari seluruh proses hukum.

"Maka, dia harus punya integritas tinggi. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal negatif dan buruk atau diindikasikan berpotensi melakukan hal-hal yang tidak patut," tuturnya.

Selain itu, dikatakan Tobas, Komisi III juga akan mempertimbangkan kapabilitas setiap calon hakim agung. Komisi III berharap calon hakim agung mampu membuat putusan-putusan hukum yang berkualitas. Mereka dituntut mampu membuat kepastian hukum dan pembaruan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin saja belum terpecahkan di masyarakat.

"Pertimbangan hukumnya menjadi penting bukan hanya putusan-putusan rutinitas formalitas belaka. Jadi, konten dari pertimbangan hukum itu menjadi penting untuk kita lihat mampu dirumuskan para hakim agung," ujarnya. (Uta/P-2)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Apresiasi KPK Usut Dugaan Suap di Ditjen Pajak

👤 M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 03 Maret 2021, 12:01 WIB
Misbakhun memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen...
Antara

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: JPU Berasumsi

👤Ant 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:53 WIB
JPU mengatakan, Nurhadi dan Rezky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi dalam kurun waktu...
Ist/DPR

DPR Dorong Optimalisasi Penambangan Nikel untuk Kesejahteraan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:09 WIB
Mulyanto meminta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan nikel...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya