Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI III DPR mengaku belum menerima nama-nama calon hakim agung dari Komisi Yudisial (KY). Sesuai jadwal, nama-nama calon hakim agung sedianya diserahkan kepada DPR, Senin (25/11).
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas mengatakan nama-nama calon hakim agung tersebut baru akan diserahkan hari ini oleh KY. Tobas mendapatkan kepastian tersebut dari salah satu komisioner KY.
Tobas berharap proses seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan KY dapat menjadi sumber pendalaman yang baik untuk ditelaah di Komisi III. Penentuan hakim agung dari nama-nama yang sudah dikirimkan KY akan ditentukan langsung oleh Komisi III.
"Tentu kita berharap apa yang sudah dilakukan KY bisa menjadi bahan pertimbangan kita, dari proses wawancara, latar belakang calon, hingga kemampuan penilaian integritas," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Dalam menentukan calon hakim agung nanti, Tobas menuturkan Komisi III akan mempertibangkan integritas para calon hakim. Tobas menilai hakim merupakan profesi pemutus tertinggi dari seluruh proses hukum.
"Maka, dia harus punya integritas tinggi. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal negatif dan buruk atau diindikasikan berpotensi melakukan hal-hal yang tidak patut," tuturnya.
Selain itu, dikatakan Tobas, Komisi III juga akan mempertimbangkan kapabilitas setiap calon hakim agung. Komisi III berharap calon hakim agung mampu membuat putusan-putusan hukum yang berkualitas. Mereka dituntut mampu membuat kepastian hukum dan pembaruan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin saja belum terpecahkan di masyarakat.
"Pertimbangan hukumnya menjadi penting bukan hanya putusan-putusan rutinitas formalitas belaka. Jadi, konten dari pertimbangan hukum itu menjadi penting untuk kita lihat mampu dirumuskan para hakim agung," ujarnya. (Uta/P-2)
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
"Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi ini,"
KOMISI Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung yang sudah lolos seleksi kualitas pada 29-30 April lalu
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
MAHKAMAH Agung (MA) mengomentari wacana batalnya rekrutmen calon hakim agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) yang sempat disampaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran
DPR resmi menolak 12 calon hakim agung dan hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved