Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI III DPR mengaku belum menerima nama-nama calon hakim agung dari Komisi Yudisial (KY). Sesuai jadwal, nama-nama calon hakim agung sedianya diserahkan kepada DPR, Senin (25/11).
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas mengatakan nama-nama calon hakim agung tersebut baru akan diserahkan hari ini oleh KY. Tobas mendapatkan kepastian tersebut dari salah satu komisioner KY.
Tobas berharap proses seleksi calon hakim agung yang sudah dilakukan KY dapat menjadi sumber pendalaman yang baik untuk ditelaah di Komisi III. Penentuan hakim agung dari nama-nama yang sudah dikirimkan KY akan ditentukan langsung oleh Komisi III.
"Tentu kita berharap apa yang sudah dilakukan KY bisa menjadi bahan pertimbangan kita, dari proses wawancara, latar belakang calon, hingga kemampuan penilaian integritas," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Dalam menentukan calon hakim agung nanti, Tobas menuturkan Komisi III akan mempertibangkan integritas para calon hakim. Tobas menilai hakim merupakan profesi pemutus tertinggi dari seluruh proses hukum.
"Maka, dia harus punya integritas tinggi. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal negatif dan buruk atau diindikasikan berpotensi melakukan hal-hal yang tidak patut," tuturnya.
Selain itu, dikatakan Tobas, Komisi III juga akan mempertimbangkan kapabilitas setiap calon hakim agung. Komisi III berharap calon hakim agung mampu membuat putusan-putusan hukum yang berkualitas. Mereka dituntut mampu membuat kepastian hukum dan pembaruan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin saja belum terpecahkan di masyarakat.
"Pertimbangan hukumnya menjadi penting bukan hanya putusan-putusan rutinitas formalitas belaka. Jadi, konten dari pertimbangan hukum itu menjadi penting untuk kita lihat mampu dirumuskan para hakim agung," ujarnya. (Uta/P-2)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
"Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi ini,"
KOMISI Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung yang sudah lolos seleksi kualitas pada 29-30 April lalu
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
MAHKAMAH Agung (MA) mengomentari wacana batalnya rekrutmen calon hakim agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) yang sempat disampaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran
DPR resmi menolak 12 calon hakim agung dan hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved