NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Mendagri Masih Kaji Rekomendasi Soal FPI dari Kemenag

Abdillah Muhammad Marzuqi

25/11/2019 16:19

Mendagri Masih Kaji Rekomendasi Soal FPI dari Kemenag — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian(MI/Susanto)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kemendagri telah menerima surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, surat tersebut masih dalam kajian.

"Iya ada. Kita terima rekomendasi seperti itu. Tapi masih dikaji," terang Tito saat ditemui usai memberikan penghargaan bagi ormas terbaik dalam Ormas Award 2019 di Hotel Kartika Chandra (25/6).

Surat rekomendasi dibutuhkan sebagai salah satu syarat Kemendagri untuk mengeluarkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). SKT FPI diketahui telah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Tito juga mengungkapkan bahwa perkara tersebut masih akan dibahas di Kemenko Polhukam. Ia memilih untuk menunda memberi keterangan pada awak media sebelum pertemuan dengan Menkopolhukam.

"Ini kan lagi mau dibicarakan di Kementerian Polhukam secara lintas sektoral. Saya nanti diundang hari ini. Tidak tahu jadi apa tidak? Jadi lebih baik yang berkomen bukan saya. Nanti biarlah yang berkomen setelah Menko-Polhukam nanti mengumpulkan instansi terkait beliau nanti yang menjelaskan," tegasnya.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Seragam Ormas Serupai TNI/Polri, Siap-Siap Diganjar Sanksi
16/6/2025 12:13
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Uang Hasil Memalak Sopir Truk Diduga Masuk Kantong Ormas, Polresta Tangerang Lakukan Pendalaman
07/6/2025 14:01
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Pengamat: Bubarkan Ormas yang tidak Konstruktif Mendukung Pembangunan
03/6/2025 19:18
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Marak Aksi Premanisme, Polresta Tangerang Tertibkan Atribut Ormas
31/5/2025 23:42
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polisi: Kami tidak Bisa Bubarkan Ormas
28/5/2025 06:39
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Kapolda Jambi Berempati, Anggotanya Dihabisi Gegara Utang Ratusan Ribu Rupiah
27/5/2025 09:04
Benar, dia korban tindak pembunuhan.

LOAD MORE

Opini

Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00
Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
10/7/2025 05:00
Swajayakan Bahasa Indonesia
08/7/2025 14:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved