Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Munas 2019 bisa berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dengan lebih dulu mengupayakan musyawarah mufakat.
"Kami meyakini bahwa Munas akan dapat berjalan lancar dan dilaksanakan berdasarkan AD/ART. Dalam AD/ART partai, antara lain tentang pemilihan ketua umum, pasal 38 ayat 2, bahwa melalui musyawarah mufakat, dan kalau tidak bisa maka silakan melalui pemilihan langsung," kata Aburizal di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Aburizal itu merupakan hasil keputusan jajaran Dewan Pembina Golkar yang diambil dalam sebuah rapat, di Jakarta.
Aburizal menyampaikan selain meyakini munas berjalan sesuai AD/ART, Dewan Pembina Golkar juga akan memberi masukan dalam Munas 2019 yang sifatnya jangka panjang dan strategis, termasuk didalamnya untuk memperbaiki visi negara kesejahteraan yang telah dimiliki sejak 2012.
"Tentu yang akan disampaikan Dewan Pembina bagaimana bangsa ini dan Golkar menjadi lebih baik di masa mendatang," ujar Aburizal.
Dewan Pembina Golkar, kata dia, juga meyakini, wacana yang beredar baik di grup whatsApp maupun menjadi pemberitaan media, bahwa Golkar akan pecah karena munas, tidak akan terjadi.
Selanjutnya, Dewan Pembina meminta Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang terpilih dalam munas nanti senantiasa selalu membuat pemikiran strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, termasuk juga seluruh anggota Fraksi Golkar di parlemen.
Dewan Pembina Golkar juga meminta agar surat Dewan Pembina tanggal 28 Juni 2019 diperhatikan dalam Munas Golkar nanti yakni untuk melakukan evaluasi menyeluruh atau setidaknya secara garis besar, demi perbaikan Golkar ke depan.
Hasil evaluasi itu nantinya harus ditindaklanjuti Ketua Umum dan DPP Golkar terpilih.
"Selanjutnya yang sangat penting Dewan Pembina mengusulkan kepada DPP yang akan datang, bahwa Golkar harus mengusulkan calon presiden sendiri pada 2024, karena itu Dewan Pembina mengusulkan DPP terpilih memikirkan mekanisme untuk dapat memilih capres yang akan diajukan pada 2024," jelas dia.
Aburizal mengatakan pokok pikiran Dewan Pembina itu akan disampaikan dalam Munas Golkar 2019. Dia berharap pokok pikiran tersebut mendapat perhatian dari para peserta munas.
"Munas jangan hanya berpikir masalah pemilihan ketua umum saja, tapi pikirkan juga sumbangsih Golkar bagi bangsa dan negara ke depan," kata dia.(OL-4)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved